Pemerintah Fokus Jaga APBN Tetap Sehat

PEMERINTAH menargetkan mengurangi porsi pembiayaan utang sebesar Rp399 triliun dari target yang ditetapkan sebelumnya dalam APBNP 2017 sebesar Rp427 triliun.

Hal ini diharapkan mampu menekan proyeksi defisit anggaran pada 2018.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pembiayaan utang dalam RAPBN 2018 sebesar Rp399,2 triliun itu akan dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dan efisien dengan tetap menjaga tata kelola.

"Produktif, efisien, prudent (penuh kehati-hatian), dan menjaga keseimbangan makro ekonomi, merupakan kebijakan pembiayaan utang tahun 2018," kata dia dalam jumpa pers Nota Keuangan dan RUU APBN Tahun 2018 di Jakarta, Rabu (16/8).

Sri mengatakan pembiayaan utang akan dimanfaatkan untuk mengakselerasi prioritas pembangunan nasional pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pembangunan daerah.

"Upaya menutup defisit ini akan mengacu pada kebijakan untuk mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada kisaran 27%-29% terhadap PDB dan efisiensi pembiayaan agar tercapai keberlangsungan fiskal," tegasnya.

Dengan defisit yang semakin ditekan, sambung dia, menunjukkan konsentrasi pemerintah dalam menjaga kesehatan APBN.

Untuk menutup defisit anggaran, kata Sri, pemerintah akan mengupayakan sumber-sumber pembiayaan yang mengacu pada kebijakan pengendalian rasio utang terhadap PDB dalam batas aman di bawah 30%, serta efisiensi pembiayaan anggaran agar tercipta fiscal sustainability.

Di samping proyeksi defisit yang turun, target keseimbangan primer juga mengalami hal serupa.

Besaran keseimbangan primer dalam RAPBN 2018 dipatok RP78,4 triliun, lebih rendah dijika bandingkan outlook dalam APBN Perubahan 2017 yang mencapai Rp144,3 triliun.

Peran swasta

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah sudah menyiapkan berbagai insentif untuk mendorong masuknya investasi swasta dalam sejumlah proyek pembangunan infrastruktur sehingga tidak melulu merecoki APBN.

Salah satu bentuk insentif yang diberikan berupa jaminan pengadan tanah.

Pengadaan tanah ini disiapkan oleh Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara dan sebanyak Rp35,4 triliun telah dianggarkan dalam RAPBN 2018 untuk pembebasan lahan.

"Kita undang swasta supaya bukan lagi APBN yang dipakai untuk membangun infrastruktur," jelas mantan Gubernur Bank Indonesia itu.

Menurut Sri, pemerintah terus berkomitmen menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan dengan fokus memprioritaskan pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan, serta kesenjangan antarpendapatan dan antarwilayah, maupun perluasan kesempatan kerja.

Semua hal itu diharapkan bisa tercapai, antara lain melalui peningkatan investasi yang terus didorong melalui kemudahan perizinan dan perbaikan iklim investasi.

Menkeu memastikan penggunaan belanja APBN 2018 akan dikelola untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan agar keadilan sosial yang makin merata dapat terwujud.

"Dalam Program Prioritas Nasional 2018, anggaran untuk Program Penanggulangan Kemiskinan paling besar, yakni Rp73,7 triliun atau sebesar 27,4% dari total pendanaan prioritas," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

(E-2)