Blok Muriah Alami Kahar, PGN Minta Tim Independen Hitung Kerugian

PT PERUSAHAAN Gas Negara (Persero) Tbk membenarkan terjadi kondisi force majeure atau kahar pada blok minyak dan gas bumi (migas) yang dikelolanya bersama Petronas, yaitu di Lapangan Kepodang Blok Muriah daerah Jawa Tengah. Badan independen untuk menghitung kerugiannya.

Direktur Keuangan PGN Nusantara Suyono menjelaskan, pihaknya mengakui adanya kondisi kahar di blok tersebut. Artinya, cadangan gas di Blok Kepodang ini terbukti lebih sedikit dari perkiraan semula.

Alhasil, produksi pun akan diberhenti lebih cepat, yakni pada tahun 2018 mendatang. Padahal Kontrak pembelian gas dari Petronas berlaku hingga 2026 mendatang.

PGN sebagai pemegang 20 persen saham Blok Muriah melalui anak usaha, yaitu Saka Energi dipastikan alami kerugian atas kondisi tersebut. Namun, total kerugian masih belum bisa dipastikan.

"Perlu badan independen untuk melihat (kondisi kahar) itu. Menghitung berapa kerugiannya sedang dilihat pihak ketiga," ujar Nusantara di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (9/8).

Badan independen tersebut, kata Nusantara, akan menggunakan dari domestik Indonesia. Sejak diumumkan keadaan kahar, Petroliam Nasional Berhad (Petronas), sebagai pemilik 80 persen saham blok tersebut langsung menurunkan volume produksinya. “Sehingga masih tetap beroperasi walaupun produksi diturunkan,” ujarnya.

PGN tahun ini menyiapkan belanja modal atau capex sebesar US$500 juta. Serapan hingga semester satu 2017 baru mencapai US$130 juta, atau sekitar 26%. Belum optimalnya serapan karena serapan di hilir bisnis belum banyak, terutama untuk pengerjaan Engineering, Procurement, dan Construction (EPC) seperti pembangunan jaringan pipa gas.

Capex tersebut, kata Nusantara, terbagi menjadi dua bagian, yakni 55% untuk keperluan hulu bisnis (upstream) yang digarap PT Saka Energi Indonesia (SEI), sementara sisanya untuk hilir bisnis (downstream) yang digarap perseroan.

"Kalau di upstream, serapannya sudah US$100 juta. Sementara downstream baru sekitar US$20-30 juta," katanya.

Analis analis Binaartha Sekuritas Reza Priyambada melihat capex yang belum maksimal tersebut karena operasional PGAS masih tersendat. Adapun penurunan tersebut tidak terlepas dari imbas Peraturan Presiden (PP) No 44/2017 tentang Penetapan Harga Gas Bumi dimana dalam aturan tersebut menginstruksikan agar menurunkan harga gas dengan patokan US$ 6 per million metric british thermal unit (mmbtu).

“Akan tetapi, penurunan harga gas tersebut tidak diimbangi dengan kenaikan tarif pengangkutan gas bumi,” ujarnya melalui keterangan tertulis.(OL-3)