Peran Koperasi pada Pertumbuhan hanya 4%

MENTERI PPN/Kepala Bappenas Bambang Bro­djonegoro menyatakan kontribusi koperasi terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya sekitar 4%. Jumlah itu dinilai masih terlalu kecil dan sangat perlu untuk ditingkatkan. “Jumlah itu sangat kecil sekali. Peran koperasi dalam pembangunan nasiona­l dengan cara melakukan pengelompokkan koperasi ke dalam beberapa sektor,” ujar Bambang di Jakarta, Senin (31/7).

Menurut dia, ke depannya koperasi harus bisa menyasar ke seluruh sektor usaha tanpa terkecuali. Bahkan, di tengah perkembangan industri pariwisata dalam negeri yang positif, sangat dimungkinkan adanya lebih banyak koperasi pariwisata.
Selain pariwisata, sebagai bentuk diversifikasi, Bambang juga mengusulkan pemben­tukan sejumlah koperasi yang lain, seperti ekspor dan infrastuktur.

Pada kesempatan itu, Bambang menyatakan koperasi simpan pinjam dan bank seyogianya dapat saling melengkapi dalam mencapai tujuan keuangan inklusif di Tanah Air. “Kita harapkan tidak hanya bank yang bertanggung jawab terhadap keuangan inklusif, tapi juga koperasi. Menurut saya, koperasi simpan pinjam dan bank saling melengkapi,” papar dia. Menurut Bambang, hadir­nya program keuangan in­klusif sendiri dilatarbelakangi masih minimnya akses masyarakat terhadap sektor keuangan. Keberadaan kope­rasi dinilai bisa menjadi cara untuk mempercepat program keuangan inklusif.

Jumlah anggota koperasi simpan pinjam (KSP) atau unit simpan pinjam (USP) per 5 Juli 2017 ialah sebanyak 10,7 juta orang dengan modal usaha sebesar Rp57,8 triliun. Bambang menuturkan koperasi perlu berperan lebih besar lagi dalam mendukung pertumbuhan layanan keuangan dengan pengelolaan yang profesional. Hal itu disebut akan menjadi bagian penting dalam percepatan peningkatan layanan keuangan.

“Kita harap orang-orang makin terakses dan itu merupakan lahan bagi koperasi karena koperasi itu kan milik bersama, adanya di komunitas,” ujar Bambang. Dia menambahkan, sebagaimana bank, koperasi simpan pinjam juga dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir. Koperasi dapat masuk ke level ekonomi mikro lantaran bank-bank kerap kesulitan untuk masuk ke sektor tersebut.

Pembiayaan UMKM
Pada kesempatan terpisah, BFI Finance mendukung prog­ram Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meningkatkan pembiayaan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). “Pembiayaan kepada pelaku UMKM kami lakukan sejak tahun lalu, sesuai instruksi OJK,” kata Direktur Risiko Perusahaan BFI Finance Sigit Hendra Gunawan di Manado, Minggu (30/7).

Dia mengatakan hal itu sebagai langkah pihaknya mendukung program OJK dalam mendukung sektor riil untuk lebih berkembang lagi. “Memang, pembiayaan ke sektor UMKM masih sangat kecil karena baru dilakukan tahun lalu,” jelas dia.
Sigit mengatakan dengan meningkatnya pembiayaan ke UMKM, perekonomian di daerah semakin kuat. Kepala OJK Sulawesi Utara Gorontalo dan Maluku Utara Elya­nus Pongsoda mengatakan pihaknya terus mendorong perbankan dan lembaga pembiayaan agar memberikan porsi pembiayaan kepada UMKM di Sulut. (Ant/E-4)