Developer Dikte Penataan Kota

PERENCANAAN pembangunan kota didikte pengembang atau developer yang memiliki lahan. Hal itu terjadi lantaran selama ini pemangku kebijakan belum serius memikirkan perumahan untuk penduduk miskin perkotaan. "Kita tidak pernah memikirkan itu secara serius sehingga yang terjadi ialah perencanaan kota-kota di kita itu sangat didikte developer," kata Darmin Nasution dalam pidatonya pada pembukaan Seminar Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) yang bertajuk Kemitraan Strategis untuk Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Pekanbaru, Riau, Senin (31/7).

Darmin mengatakan dampak negatif dari semua itu ialah pemerintah kesulitan menjalankan program pemerataan ekonomi untuk perumahan warga miskin, yang tentunya memerlukan lahan. Para developer telanjur dibiarkan menguasai lahan dan membangun rumah untuk keuntungan mereka karena lebih banyak ditujukan bagi kelas menengah atas. "Mereka (developer) yang borong tanah, mereka yang punya tanah, mereka mau bikin daerah mewahnya itu adalah keputusan dia. Dengan daerah setengah mewahnya itu keputusan dia. Lalu di manakah pemerintah?" katas Darmin.

Darmin menegaskan pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah menyadari betapa pentingnya Indonesia memiliki bank tanah. Dengan begitu, pemerintah bisa lebih cepat membangun rumah untuk masyarakat miskin di perkotaan. Pada Mei lalu Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) sudah mengirimkan rancangan atau draf Perpres tentang Bank Tanah. Menteri ATR Sofyan Djalil menyatakan rancangan itu akan dibahas dengan seluruh pihak terkait di level rapat koordinasi dengan menko perekonomian dan diharapkan disepakati sehingga payung hukum pembentukan badan itu dapat diterbitkan pada Agustus 2017.