Rencana Mogok Dinilai hanya Rugikan Pekerja dan JICT

RENCANA mogok kerja karyawan Jakarta International Container Terminal (JICT) pada 3-10 Agustus 2017 ditanggapi oleh Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi. Aksi itu dinilainya hanya akan merugikan pekerja sendiri serta JICT.

"JICT hanya salah satu pintu gerbang Indonesia, menyikapi (rencana mogok) itu kami sudah berkoordinasi dengan shipping line untuk memindahkan ke pelabuhan lain. Memang akan ada penumpukan, tetapi tidak masalah karena tidak ada pilihan lain," ujar Yukki melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (26/7).

Tanggapan Yukki itu terkait dengan surat yang diberikan oleh Serikat Pekerja JICT kepada JICT tentang rencana mogok kerja pada 3-10 Agustus mendatang. Mogok itu bukan lah upaya yang pertama kali dilakukan karyawan JICT.

Sebelumnya, juga muncul rencana mogok pada 9 Mei 2017, tetapi batal setelah ada kesepakatan antara direksi dan Serikat Pekerja JICT.

Salah satu faktor penyebab mogok tersebut karena bonus yang diterima karyawan pada 2016 menurun sebesar 42,5% jika dibandingkan dengan bonus pada 2015. Penurunan itu terjadi karena Profit Before Tax (PBT) JICT menurun dari US$66.335.734 pada 2015 menjadi US$44.198.502 pada 2016.

"Mogok di pelabuhan dapat mengganggu mengganggu iklim investasi di Indonesia," ujar Yukki. "Mogok memang hak pekerja, tetapi sebaiknya pelayanan tetap jalan," imbuhnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, apabila pelayanan tetap jalan, shipping line dapat tetap masuk dan melakukan bongkar muat di JICT. Hal itu akan membuat para pelaku industri menjadi lebih tenang dan yakin terhadap kondisi di Indonesia.

Pekerja pelabuhan yang mogok tidak hanya berdampak pada operator semata, tetapi karena satu pelabuhan berhenti beroperasi sementara, diperlukan koordinasi dari berbagai shipping line untuk mengalihkan pelayanan selama masa mogok.

Hal tersebut yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi shipping line dan pelaku logistik tidak hanya dari eskportir tetapi juga importir. Ujungnya mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional.

"Apabila mogok terjadi, sebenarnya JICT dan pekerja sendiri akan mengalami kerugian karena tidak melayani shipping line. Ada beberapa pelabuhan lain yang masih terus beroperasi di Priok sehingga tetap ada alternatif lain," tegas Yukki.

Ia juga menjelaskan permasalahan yang menjadi penyebab mogok bukan lah permasalahan lama dan sudah dipahami oleh banyak orang. Bahkan, menurutnya, Menteri Perhubungan, Otoritas Pelabuhan juga sudah memberikan perhatian serius terhadap permasalahan mogok pekerja.

"Sebaiknya permasalahan ini dijauhkan dari kepentingan politik," tutup Yukki. (RO/OL-2)