Waspadai Spekulan Tanah di Calon Ibu Kota Baru

RENCANA pemerintah untuk memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta layak menjadi perhatian Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas aksi para spekulan tanah.

Country Manager Rumah.com Wasudewan berharap pemerintah atau Badan Pertanahan Nasional harus mampu mencegah peluang permainan para spekulan tanah tersebut.

"Isu yang juga sedang hangat ini juga bisa menimbulkan aksi ambil untung dari para spekulan tanah dan lahan. Ini akan jadi satu ruang investasi baru yang sangat besar karena luasan lahan yang dibutuhkan juga sangat besar. Oleh karena itu, yang harus diantisipasi ialah spekulan tanah sehingga kebutuhan transparansi data menjadi penting," kata Wasudewan dalam keterangan tertulisnya kepada pers, Jumat (14/7).

Pemerintah memang belum memastikan realisasi rencana pemindahan ibu kota tersebut. Namun, sejumlah daerah sudah santer diisukan menjadi ibu kota baru Indonesia, di antaranya Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sebelumnya, Jonggol dan Karawang, Jawa Barat, pernah diwacanakan sebagai ibu kota negara oleh Presiden Ke-2 RI Soeharto.

Wasudewan menilai ketiga daerah tersebut punya nilai tersendiri sebagai calon ibu kota baru. Palangkaraya, misalnya, merupakan daerah antigempa yang punya banyak lahan kosong untuk pengembangan infrastruktur dan pembangunan pusat administrasi baru.

"Palangkaraya merupakan daerah antigempa, di samping wilayahnya masih memiliki ratusan hektare tanah kosong yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan infrastruktur dan pembangunan pusat administrasi baru," jelas Wasudewan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas serius mewujudkan rencana pemindahan ibu kota tersebut.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan lembaga yang dipimpinnya (Bappenas) sedang menyiapkan kajian pemindahan ibu kota, termasuk skema pendanaan, yang akan rampung tahun ini.

Ada beberapa aspek yang dikaji dalam pemindahan ibu kota tersebut, antara lain penentuan lokasi, estimasi pendanaan, dan tata kota. (Gnr/S-1)