Pasar Eropa Tetap Penting

RESOLUSI Parlemen Uni Eropa yang menyebut industri sawit Indonesia terkait dengan korupsi, pelibatan pekerja anak, deforestasi, dan pelanggaran hak asasi manusia, sebaiknya disikapi dengan bijak.

Penyebabnya, biar bagaimana pun, pangsa pasar sawit Eropa masih penting bagi Indonesia.

Direktur Perencanaan, Penghimpunan, dan Pengelolaan Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit, Agustinus Antonius, menilai berbagai pihak harus bisa mencari cara untuk menghadapi Eropa.

"Eropa itu sangat penting karena mengganti 5 juta ton dari sana ke negara lain itu tidak mudah. Kalau ini sampai hancur, enggak mampu kita membakar (menghabiskan) minyak sawit kita," papar Anton saat workshop BPDP Sawit di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Jumat (28/4).

Anton mengungkapkan pasar Eropa memakan porsi sekitar 20% dari total ekspor produk sawit Indonesia. Eropa juga masuk tiga besar pasar Indonesia untuk komoditas itu.

"Harus kita cari cara menghadapi Eropa. Jangan sampai ini (kampanye hitam) jadi bola liar. Kalau dibiarkan, ini akan merembet ke mana-mana," cetus Anton.

Seperti diketahui, dalam resolusi itu, Parlemen Uni Eropa menyatakan akan melarang pemakaian biodiesel berbasis minyak kelapa sawit (CPO) mulai 2020 dan akan memberlakukan sertifikasi tunggal sawit.

Menurut Anton, para pelaku usaha sawit menilai berbagai tuduhan Eropa terhadap sawit Indonesia hanya disebabkan persaingan dagang minyak nabati.

Produktivitas sawit tercatat jauh lebih tinggi ketimbang minyak nabati lainnya, seperti minyak rapeseed dan minyak kedelai.

Setiap 1 hektare sawit menghasilkan minyak 3,85 ton.

Sementara itu, produktivitas minyak rapeseed yang dihasilkan Eropa hanya 0,69 ton per hektare dan kedelai hanya 0,45 ton per hektare.

Persaingan bisnis

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Togar Sitanggang, mengungkapkan ekspor produk hilir sawit ke Eropa kian meningkat setiap tahunnya sehingga membuat mereka (Eropa) ketakutan dan melayangkan kampanye hitam.

"Semakin kita bersuara membela, makin gencar serangan mereka. Padahal, mereka harus sadar mereka butuh sawit. Mereka punya kebergantungan pada sawit, terutama pada makanan, misalnya, pastry," jelas Togar.

Guna melawan kampanye hitam Eropa, Togar mengusulkan pemerintah juga perlu melakukan penguatan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) hingga produk hilir.

Selama ini sertifikat ISPO hanya ditujukan untuk CPO.

Sementara itu, Direktur Keuangan Kencana Agri Ltd Kent Surya menganjurkan lobi kepada Parlemen Eropa harus dilakukan Indonesia bersama Malaysia.

Dua negara itu merupakan produsen terbesar sawit di dunia.

"Indonesia dan Malaysia harus bersatu karena sawit di seluruh dunia itu kan dikuasai dua negara ini. Kami mengusulkan pemerintah, Gapki, untuk melakukan lobi terus-menerus hingga aturan itu dibatalkan," imbuh Kent.

Di bagian lain, Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Herman Kaeron menilai resolusi Parlemen Eropa merupakan bentuk ketakutan.

Hal itu semata dibentuk sebagai persaingan bisnis minyak nabati.

"Apa yang mereka hasilkan tak mampu bersaing dengan sawit Indonesia," katanya, di Yogyakarta, kemarin.

Herman menyebut tuduhan adanya deforestasi hutan akibat tanaman sawit oleh Parlemen Eropa tak berdasarkan fakta dan data yang kuat.

Menurut dia, Pemerintah Indonesia telah memperbaiki tata kelola hutan dan tanaman sawit. (MTVN/E-2)