Pemerintah Bahas Ganti Rugi Lumpur Lapindo

PEMERINTAH telah membahas penyelesaian ganti rugi tanah dan bangunan warga korban luapan lumpur Lapindo bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Lahan warga yang belum masih diselesaikan kurang sekitar Rp54 miliar dan diselesaikan Pak Basuki Hadimuljono (Menteri Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)yang sudah masuk di anggaran 2016-2017," kata Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang ditemui seusai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/4).

Penyelesaian ganti rugi melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan dilakukan bagi rumah atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan yang sah dan jelas.

Sementara itu, ganti rugi bagi 30 perusahaan yang menuntut sekitar Rp701 miliar akan diselesaikan antarperusahaan.

Pemerintah, kata Sukarwo, tidak menalangi ganti rugi bagi perusahaan.

"Sesuai dengan rapat kabinet sebelumnya, Presiden menyampaikan bahwa itu harus business to business lewat perdata. Bukan ditalangi oleh pemerintah," tegasnya.

Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono mengatakan terdapat 244 berkas atau Rp54 miliar ganti rugi yang akan diberikan pihaknya kepada masyarakat.

Terkait dengan keengganan pemerintah menalangi perusahaan yang terdampak bencana lumpur Lapindo, hal itu disebabkan perusahaan dianggap telah menggunakan jasa asuransi.

Basuki mengatakan, dalam peta terdampak lumpur Lapindo, tercatat ada 30 perusahaan dengan luas tanah 475.500 meter persegi atau mencapai sekitar Rp542 miliar.

Sementara itu, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah mengungkapkan kendala yang terjadi dalam pemberian ganti rugi untuk warga ialah banyaknya pemilik lahan yang tidak memiliki berkas sah kepemilikan.

Perbedaan keterangan yang diberikan warga juga menjadi hambatan dalam pendataan lahan di area yang terdampak.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mencatat terdapat setidaknya 84 berkas yang tidak lengkap. (Pol/E-2)