Persempit Kesenjangan Ekonomi

KESENJANGAN ekonomi masih menjadi permasalahan utama yang dihadapi bangsa Indonesia. Selain antara kelompok yang kaya dan yang miskin, kesenjangan juga terjadi antara pengusaha besar dan pengusaha kecil. Disebutkan, salah satu penyebab ­kesenjangan antara golongan pengusaha kaya dan miskin tidak terlepas dari kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono.

“Lima tahun pemerintahan sebelumnya membuat kesalahan luar biasa. KUR pengusaha besar dapat 10% sampai 15%, tapi pengusaha kecil dapat 23%. Bagaimana yang pengusaha kecil mau bertahan?” cetus Wapres Jusuf Kalla alias JK saat menutup Kongres Ekonomi Umat (KEU) Majelis Ulama Indonesia (MUI) 2017 di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, kemarin.

JK mengatakan naiknya bunga KUR bagi pengusaha kecil terjadi pada periode kedua pemerintahan SBY. Padahal, saat SBY berpasangan dengannya, bunga untuk KUR pengusaha kecil hanya berkisar 10%-11%. Karena itu, JK mengatakan kezaliman seperti itu tidak akan terjadi lagi pada masa pemerintahan Jokowi-JK.

“Jadi bagaimana rupanya? Ya kita harus balik itu semua, supaya ada memperkecil gapnya. Sekarang kita turunkan (bunga KUR) jadi 9% dan kita akan turunkan lagi jadi 7%,” ujarnya.

Diakui JK, perekonomian Indonesia saat ini memang tumbuh sangat baik jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Namun, pertumbuhan ekonomi itu harus dirasakan masyarakat luas dan tidak malah menimbulkan ketimpangan di kalangan pengusaha.

Kepada MUI, Kalla menyarankan agar terus mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air, khususnya melalui pengembangan startup company atau perusahaan perintis. “Kita terlalu banyak lulusan sarjana dan semuanya mau jadi PNS. Mulai sekarang bisa mengembangkan ekonomi melalui startup,” ujarnya.

Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI menyelenggarakan Kongres Ekonomi Umat bertema Arus baru ekonomi Indonesia di Hotel Grand Sahid, Jakarta, 22-24 April 2017. Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI, M Azrul Tanjung, menekankan perlunya pemerintah menciptakan dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkeadilan dengan penekanan pada pemerataan ekonomi.

“Untuk terwujudnya itu diperlukan konsep RUU Sistem Perkonomian Nasional dalam kerangka membangun ekonomi umat,” ujar Azrul.

Ia pun memaparkan sejumlah poin dideklarasikan pada penutupan kongres. Pertama, perlunya dibangun sistem perekonomian nasional yang adil, merata, dan mandiri dalam mengatasi kesenjangan ekonomi. Kedua, mempercepat redistribusi dan optimalisasi sumber daya alam secara arif dan berkelanjutan. Ketiga, memperkuat sumber daya manusia. Keempat, menggerakkan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menjadi pelaku ­utama. Kelima, pengarus-utamaan ekonomi syariah dalam ekonomi nasional.

Ketua MUI KH Ma’ruf Amin berharap hasil kongres dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Karena itu, MUI membentuk komite-komite untuk mengawal hasil kongres. Komite itu nantinya terdiri atas majelis ulama, ormas Islam, wakil-wakil pemerintah, dan pengusaha. “Hasil kongres harus direalisasikan. Kita harus membuktikan ekonomi bisa bangkit, sejajar, dengan ekonomi besar,” ujarnya. (X-6)