Kemenhub Ubah Paradigma Jembatan Timbang

KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) akan mengembalikan kembali fungsi jembatan timbang yang selama ini berfungsi menjadi sumber penerimaan daerah ketimbang alat kontrol.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan perlu ada perubahan paradigma dalam memandang jembatan timbang.

"Sudah bukan zamannya jembatan timbang menjadi alat produksi untuk menghasilkan APBD. Sekarang jembatan timbang harus menjadi alat kontrol agar transportasi dapat bermanfaat serta tertata dengan baik," ujar Budi Karya.

Oleh karena itu, Kemenhub berencana membuat nota kesepahaman dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta kepolisian untuk mengawasi jembatan timbang.

Nantinya tidak boleh ada lagi kendaraan yang membawa beban berlebih bebas melenggang di jalan sehingga merusak jalan.

"Solusinya kalau mau jalan sesuai dengan kapasitas, harus mengikuti batasan volume. Kalau lebih, kita arahkan naik kapal roro," tandas Budi.

Menhub Budi juga menjelaskan saat ini transportasi harus dilakukan intermoda.

"Tujuannya agar penumpang mencapai tempat tujuan dengan koneksi berbagai moda dengan baik," tegasnya.

Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menyampaikan apresiasi kepada Kemenhub yang mendukung Kementerian PU-Pera dalam menyediakan prasarana transportasi.

"Kami juga mendukung penuh Kemenhub untuk mengaktifkan kembali jembatan timbang," ujar Menteri Basuki.

Pengaktifan kembali jembatan timbang dalam rangka mewujudkan pelayanan yang aman, selamat, tertib, lancar, serta untuk menjaga kondisi struktur jalan dari kerusakan adanya muatan lebih.

Dalam kesempatan itu Menhub juga menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Salah satunya pengujian kendaraan (KIR) yang bekerja sama dengan swasta dalam melayani masyarakat.

Namun, dari total 514 kabupaten, yang sudah melaksanakan kalibrasi pengujian kendaraan bermotor baru 83.

"Saya mengimbau agar daerah yg belum melaksanakan pengalibrasian alat agar segera dilaksanakan karena itu merupakan amanah dan juga agar masyarakat bisa percaya terhadap pengujian yang dilakukan pemerintah," tandasnya. (Adi/E-1)