RI-Malaysia Rapatkan Barisan Hadapi Uni Eropa

PEMERINTAH Indonesia merapatkan barisan dengan pemerintah Malaysia guna melawan dampak negatif dari resolusi parlemen Eropa yang menuding pembukaan lahan sawit sebagai penyebab deforestasi hutan dunia.

Indonesia dan Malaysia yang tergabung dalam Dewan Negara Produsen Minyak Sawit (Council of Palm Oil Producing Countries/CPOPC) akan menyampaikan sikap secara langsung kepada parlemen Eropa pada bulan depan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan menteri anggota CPOPC sedang menyusun komunike bersama.

“Para menteri menyatakan keprihatinan atas resolusi parlemen Eropa karena kontraproduktif terhadap upaya kuat negara-negara penghasil minyak sawit untuk pengelolaan sumber daya berkelanjutan,” ujar Darmin seusai memimpin Pertemuan Tingkat Menteri Keempat CPOPC di Jakarta, Selasa (11/4).

Selain Darmin dan pejabat kementerian terkait dari Indonesia, pertemuan CPOPC kemarin juga dihadiri Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia Datuk Seri Mah Siew Keong, Sekjen Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi Datuk M Nagarajan, Direktur Jenderal Malaysian Palm Oil Board (MPOB) Ahmad Kushairi Din, dan Chief Executive Officer Malaysian Palm Oil Council (MPOC) Kalyana Sundram.

Dalam pertemuan tersebut, seluruh pihak sepakat untuk menyusun komunike bersama dan menyampaikan sikap negara-negara produsen utama minyak sawit terhadap resolusi tersebut.

“Pemerintah akan melakukan berbagai cara untuk meyakinkan parlemen Eropa bahwa produksi minyak sawit di Tanah Air sudah mengedepankan asas pertanian berkelanjutan,” tutur Darmin.

Ia juga menekankan pen-tingnya terus mempererat kerja sama dengan seluruh negara penghasil kelapa sawit. Semakin meningkatnya tantangan global dapat menjadi momentum bagi negara-negara produsen untuk bersatu dan membuktikan bahwa resolusi yang disampaikan parlemen Eropa itu tidak berdasar.

“Kita perlu meningkatkan partisipasi negara-negara penghasil sawit lainnya dan berupaya untuk menarik lebih banyak anggota CPOPC. Kita harus menyebarluaskan informasi faktual tentang minyak sawit,” tandasnya.

Embargo balik

Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Bambang, mengatakan pemerintah tidak khawatir akan adanya embargo impor dari pihak Uni Eropa karena sejatinya negara-negara di Benua Biru tersebut juga membutuhkan Indonesia sebagai mitra.

“Barang-barang Uni Eropa juga banyak yang beredar di Indonesia. Kalau mereka menolak produk kita, ya kita bisa juga tolak balik mereka,” tegas Bambang.

Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan saat ini merupakan momentum bagi Indonesia untuk berjuang dan membuktikan bahwa produksi kelapa sawit Nusantara sudah mengedepankan sistem pertanian berkelanjutan.

Ia juga mengapresiasi pemerintah yang bertindak cepat.

“Semua pernyataan mulai Kementerian Pertanian, Kementeri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Luar Negeri sudah sangat baik dan sangat kami hargai. Yang terpenting sekarang ialah bagaimana tindak lanjut dari semua pernyataan tersebut,” tegas Paulus. (E-1)