KPK: Ada Travel Tak Tercatat di Kemenag tapi Bawa Jamaah Haji Khusus

Budi mengatakan, perjalanan haji khusus cuma bisa dilakukan oleh perusahaan yang tercatat sebagai penyelenggaraan badan haji khusus (PIHK).

Warga Jakarta Lebih Pilih DM Pramono dan Bang Doel Daripada Mengadu Lewat JAKI

Masih adanya laporan warga yang disampaikan langsung ke Gubernur menunjukkan adanya hambatan dalam sistem pengaduan yang mestinya sudah bisa diatasi melalui JAKI. 

Sahkan SK Kepengurusan Baru, Menkum Tegaskan Dualisme PPP Berakhir

Supratman mengatakan, pemerintah menyerahkan PPP untuk mengurus organisasinya saat ini. Pemerintah menegaskan tidak mau ikut campur.

DLH DKI Angkut 126 Ton Sampah Pasca-HUT ke-80 TNI di Monas

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mencatat sebanyak 126,65 ton sampah berhasil diangkut usai perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Ketua KPK: Penetapan Tersangka Korupsi Kuota Haji Tinggal Tunggu Waktu

Setyo mengatakan, penyidik masih membutuhkan sejumlah bukti untuk menetapkan tersangka. Dia memastikan kasus yang sudah pada tahap penyidikan ini berjalan maju.

Kunjungi Smelter Timah di Babel, Prabowo Singgung Kerugian Negara Rp300 Triliun

Kepala Negara mengungkapkan enam unit smelter timah yang beroperasi tanpa izin di kawasan konsesi PT Timah telah disita aparat penegak hukum.

Ketua KPK: Pengembalian Uang Korupsi Kuota Haji Hampir Rp100 Miliar

Setyo belum bisa memastikan total pasti uang yang sudah diterima KPK. Dana itu berasal dari biro perjalanan haji dan umrah, sampai pejabat terkait perkara ini.

Enam Smelter Rampasan Diserahkan ke PT Timah

Presiden meninjau langsung Barang Rampasan Negara yang telah melalui proses hukum, sebelum kemudian dilakukan penyerahan secara simbolis oleh Jaksa Agung kepada Kementerian Keuangan.

Presiden Tinjau Smelter Timah di Bangka Belitung

Prabowo menyampaikan, dari hasil sitaan Kejaksaan Agung, didapati sekitar 40 ribu ton monasit yang telah merugikan negara sekitar Rp300 triliun.

RS Bhayangkara Surabaya Telah Menerima 45 Kantong Jenazah Korban Al Khoziny

RS Bhayangkara Surabaya mencatat telah menerima sebanyak 45 kantong jenazah korban ambruknya Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny hingga Minggu pukul 18.00 WIB.

Pansus Buka Posko Pengaduan Parkir Ilegal, Siap Tindak Parkir Ilegal

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta Jupiter menegaskan, tidak ada pengecualian bagi operator parkir yang melanggar aturan. 

JPPI Desak Program MBG Setop Beroperasi Hingga Tuntas Evaluasi

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) sejak awal telah mendesak agar seluruh SPPG dihentikan sementara, bukan hanya yang bermasalah secara terbuka. 

Pemangkasan TKD Dinilai Picu ‘Kreativitas Pungutan’ Daerah

Kebijakan pemangkasan TKD membuat daerah terjepit dan mendorong mereka mencari sumber dana alternatif dengan cara yang justru membebani rakyat.

Dedi Mulyadi Dianggap Melakukan Formalisasi Pungli

Kebijakan 'Rereongan Sapoe Sarebu' yang diinisiasi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai langkah yang tidak etis dan berpotensi membebani masyarakat. 

TNI Dinilai Menjauh dari Reformasi

Prajurit aktif di lembaga non-pertahanan, perpanjangan usia pensiun perwira tinggi, hingga pembentukan enam Kodam baru menunjukkan adanya kemunduran dalam agenda reformasi militer. 

Pemotongan Dana Transfer, DKI Diminta Terapkan Efisiensi Total

Revisi anggaran dari Rp95 triliun menjadi sekitar Rp80 triliun seharusnya dijadikan dasar untuk memperkuat efisiensi birokrasi dan fokus pada program prioritas publik.

Pemotongan TKD Bukan Alasan Jakarta Lesu, Potong Anggaran tak Perlu

Jakarta memiliki kemampuan fiskal yang kuat sehingga seharusnya tidak bergantung pada dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat.

Dana Bagi Hasil Dipotong, Pemprov Jakarta Tunda Sebagian Program Pembangunan

Rano mengatakan, dengan demikian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 yang sudah disepakati akan dilakukan perubahan kembali.

Pedagang Kecil Anggap Raperda KTR Bakal Menggangu Hajat Hidup

Aspirasi pedagang kecil telah disampaikan, namun tetap menjadi rekomendasi dalam pembahsan pasal oleh pansus yang sudah berjalan 6 bulan itu. 

Komisi I DPR Minta Komdigi Panggil Netflix Soal Konten LGBT

Sukamta mengatakan pemerintah harus bisa menekan Netflix untuk tak menayangkan konten serupa di Indonesia. Menurut dia, semua konten impor harus menyesuaikan dengan norma yang berlaku di RI.

Memikirkan Indonesia Bersama Sukarno dan Megawati

Kohesivitas Sosial Indonesia-Singapura

Trump dan Dunia di Tepi Jurang