Tax Amnesty untuk Proyek Strategis Nasional

BADAN Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memproyeksikan dana repatriasi yang diperoleh dari implementasi UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan digunakan sebagian untuk pembiayaan proyek strategis nasional.

Pemerintah masih Kesampingkan Opsi Militer Pembebasan Sandera

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menemui Presiden Joko Widodo. Ia melaporkan beberapa hal, termaasuk penyanderaan WNI oleh kelompok militan Abu Sayyaf.

Ahok Sebut Rizal Ramli Hanya Bicara di Media Soal Pulau G

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyindir Menko Kemaritiman Rizal Ramli yang belum mengeluarkan surat penghentian reklamasi Pulau G. Keputusan baru dilakukan secara lisan melalui media.

Sidang Praperadilan Kasus Rohadi Ditunda Dua Minggu

PENGADILAN Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menunda sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan kuasa hukum Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi. Sidang akan dilanjutkan dua pekan mendatang.

RSHS Bandung Kerahkan 13 Dokter Tangani Bocah Obesitas

RUMAH Sakit Umum Pemerintah Hasan Sadikin (RSHS) Bandung mengerahkan 13 dokter untuk menangani pengobatan dan perawatan bagi Arya Permana (10 tahun) bocah asal Desa Cipurwasari Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang yang menderita obesitas (kegemukan).

Bocah Berbobot 190Kg Jalani Perawatan di RSHS Bandung

ARYA Permana, 10, bocah mengalami obesitas dengan berat mencapai 190 kg saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Pemerintah Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Bocah asal Kampung Pasir Pining RT002/001 Desa Cipurwasari Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang, itu tiba di RSHS sekitar pukul 13.15 WIB, Senin (11/7).

12 Rumah Sakit di Jawa dan Sumatra Diduga Edarkan Vaksin Palsu

DIREKTUR Tindak Pidana Ekononi Khusus Bareskrim Polri Kombes Agung Setya mengatakan rumah sakit yang diduga berlangganan vaksin palsu bertambah dari empat menjadi 12 rumah sakit. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap 18 tersangka yang sudah ditahan.

PMK Turunan UU Pengampunan Pajak segera Terbit

MENTERI Keuangan Bambang Brodjonegoro memastikan peraturan turunan dari UU Pengampunan Pajak segera terbit untuk mendorong pelaksanaan atau implementasi kebijakan repatriasi modal dan deklarasi aset para wajib pajak dalam waktu dekat.

Menhub Perkirakan Akhir Pekan ini Arus Balik Gelombang Dua

MENTERI Perhubungan Ignasius Jonan memperkirakan akan terdapat arus balik gelombang kedua mengingat masih terdapat libur sekolah hingga pertengahan Juli 2016.

Holding BUMN Jadi Lima Sektor

KEMENTERIAN Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memutuskan untuk membangun lima sektor holding BUMN dari yang awalnya ditargetkan enam sektor. Kelima sektor tersebut, antara lain energi, infrastruktur jalan tol, perumahan rakyat, pertambangan, dan jasa keuangan.

Terminal 3 Ultimate Ditargetkan Bisa Digunakan Akhir Bulan ini

PT Angkasa Pura (AP) II menargetkan Terminal 3 Ultimate bisa beroperasi pada akhir bulan ini. Saat itu, pihaknya masih membangun menara Apron Movement Control (AMC), pengganti mobile tower Air Traffic Controller (ATC) yang tidak diizinkan Kementerian Perhubungan.

Tiga WNI yang Disandera Dibawa ke Perairan Tawi-tawi

MENTERI Luar Negeri Retno LP Marsudi membenarkan bahwa kembali terjadi penyanderaan terhadap tiga anak buah kapal (ABK) asal Indonesia oleh kelompok bersenjata yang kini membawa mereka ke perairan Filipina selatan.

Pengawasan Kunjungan ke Lapas Terus Diperketat

MENTERI Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly, tegaskan kepada seluruh pegawai Direkrorat Jenderal Pemasyarakatan untuk perketat pengamaman dan pengawasan pada waktu kunjungan Lebaran. Hal itu supaya tidak terjadi lagi narapidana kabur maupun upaya penyelundupan narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Pengawalan Kapal yang Berlayar ke Filipina Diperketat

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan akan ada pengamanan lebih ketat pada kapal-kapal yang berlayar ke Filipina. Terlebih, penyanderaan pada anak buah kapal terus berulang.

Jadwal Eksekusi Mati Tahap III tidak Berubah

KEPALA Pusat dan Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) M. Roem mengatakan eksekusi mati tahap III seperti yang ditegaskan oleh Jaksa Agung M.Prasetyo tidak berubah.

Pemerintah belum Bisa Hadirkan Bilik Asmara

MENTERI Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, menjelaskan pemerintah belum bisa menyediakan bilik asmara untuk narapidana dan warga binaan. Sebab, pemerintah masih bergulat dengan keterbatasan tempat huni yang akibatkan kelebihan kapasitas penghuni lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan.

Pemerintah Diminta Tunda Ekeskusi Mati

INSTITUTE for Criminal Justice Reform (ICJR) mendesak pemerintah melakukan monatorium hukuman mati. Menurut DIrektur Eksekutif ICJR Supriyadi Widodo Eddyono pemerintah sebaiknya menunda eksekusi mati tahap III dan mulai menetapkan monatorium hukuman mati sambil menunggu selesainya pembahasan dan disahkannya Rancangan KUHP di DPR.

Sektor Penjualan dan Pengirim Barang selama Ramadan ini Lebih Baik

SEKTOR penjualan dan pengiriman selama Ramadan tahun ini menunjukan kenaikan dari tahun lalu. Beberapa di antaranya, penjualan ritel dan pengiriman barang.

Kredit Sindikasi Newmont Berjangka Dua Tahun

PT Bank Mandiri (persero) bersama PT BRI (persero) Tbk dan PT BNI (persero) memberikan kredit sindikasi kepada konsorsium Medco Group dan AP Investment untuk membiayai sebagian transaksi akuisisi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). Kredit sindikasi yang diberikan tiga bank BUMN tersebut hanya berjangka waktu dua tahun.

Dinas Sosial DKI tidak Larang Warga ke Jakarta Asal Jangan Jadi PMKS

DINAS Sosial Provinsi DKI Jakarta mengimbau agar warga daerah tidak menjadi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Jakarta. Untuk itu, warga daerah yang ingin ke Jakarta harus membekali dirinya dengan keterampilan, pendidikan, dan tempat tinggal.

Penertiban Kawasan Hutan Mengawali Kehancuran Sawit Indonesia?!

Board of Peace, Gaza, dan Ujian Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia

Empati di Balik Perundungan Peserta PPDS