PERINGATAN Hari Nusantara menjadi momentum untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Penunjukan Kota Cirebon yang merupakan kota transit, perdagangan dan jasa sebagai tuan rumah penyelenggaraan Hari Nusantara 2017, tak lepas dari sejarah yang kuat akan kemaritiman dan penyebaran agama Islam.
''Cirebon merupakan salah satu poros maritim di Indonesia. Semoga ini bisa memotivasi masyarakat Cirebon dan Jawa Barat untuk mewujudkan potensi tersebut. Cirebon sebagai jalur tol laut bisa mempercepat jalur perdagangan antara Jawa dan Sumatera tanpa melalui Jakarta,'' ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, saat menghadiri peringatan Hari Nusantara 2017 di Dermaga Muara Jati Pelabuhan Cirebon, Jawa Barat, Rabu (13/12).
Selain itu, dalam waktu dekat TNI Angkatan Laut akan menambah kekuatan alat utama sistem persenjataan berupa empat kapal selam. Ini dilakukan untuk memperkuat TNI-AL dalam menjaga wilayah kedaulatan laut Indonesia.
''Kita akan membangun kekuatan laksana kapal induk di tiga pulau, yakni Natuna, Bitung dan Selaru. Ketiganya berada di kawasan perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Pemerintah menargetkan memiliki 180 sampai 200 kapal perang dari 151 kapal perang yang sudah ada sekarang,'' tambah Tjahjo.
Di tempat yang sama, Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon PRA. Arief Natadiningrat SE. mengatakan, ''bahwa kedigdayaan maritim nusantara sudah terbukti sejak masa Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7, dilanjutkan Kerajaan Majapahit pada abad ke-14''. jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Kemenko Maritim Agus Purwoto menyampaikan, ''Acara ini bukan hanya sekedar seremonial semata, diharapkan putra putri maritim bisa menjadi duta untuk menjadi poros maritim dunia. Marilah kita lihat laut sebagai masa depan kita,'' pesan Agus kepada generasi muda.
Deklarasi Djuanda dicetuskan pada 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Djuanda Kartawidjaja, yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI.
Deklarasi Djuanda diresmikan menjadi UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia, akibatnya luas wilayah Republik Indonesia bertambah dari 2.027.087 km² menjadi 5.193.250 km². Berdasarkan perhitungan 196 garis batas lurus (straight baselines) dari titik pulau terluar ( kecuali Irian Jaya ), terciptalah garis maya batas mengelilingi RI sepanjang 8.069,8 mil laut.
Pada tahun 1999, Presiden Abdurrahman Wahid mencanangkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara. Penetapan ini dipertegas oleh Presiden Megawati dengan menerbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 126 Tahun 2001 tentang Hari Nusantara, sehingga tanggal 13 Desember resmi menjadi hari perayaan nasional tidak libur. (Zen)
