Menggerakkan Pengendalian Perubahan Iklim Berbasis Komunitas

LAPORAN IPCC membuktikan bahwa perubahan iklim telah berdampak pada ekosistem dan manusia diseluruh bagian dunia. Perubahan iklim dapat menimbulkan risiko besar bagi kesehatan manusia, keamanan pangan global, dan pembangunan ekonomi. Tindakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sangat penting dan mendesak untuk dilakukan guna menghindari bahaya perubahan iklim. Sejalan dengan upaya untuk mengurangi emisi GRK yang menjadi sumber utama terjadinya perubahan iklim, sangat penting untuk dilakukan upaya adaptasi dalam menghadapi risiko perubahan iklim dan membatasi dampak yang ditimbulkannya.

Indonesia sebagai negara kepulauan, sangat rentan terhadap dampak kenaikan muka air laut karena pengembangan wilayah dan kegiatan pembangunan strategis berada di daerah pesisir, yang juga menjadi daerah sentra kegiatan ekonomi. Perubahan iklim mengancam keberlanjutan mata pencaharian jutaan rakyat Indonesia, bukan hanya dari dampak langsungnya yang memaksa penduduk bermigrasi, tetapi juga menghilangkan luasan area industri, pertanian dan perikanan yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat.

Seluruh penduduk perdesaan dan perkotaan di Indonesia mempunyai risiko terkena dampak perubahan iklim, sehingga diperlukan perencanaan dan adaptasi untuk membatasi risiko yang terjadi, baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Dalam pertemuan Para Negara Pihak UNFCCC yang ke-21 atau COP21/CMP11 UNFCCC, yang diselenggarakan pada Desember 2015 di Paris, telah dihasilkan decision1/ CP.21 mengenai adopsi Paris Agreement sebagai hasil utama pertemuan tersebut. Perjanjian Paris bertujuan untuk menahan peningkatan temperatur rata-rata global di bawah 2°C dan melanjutkan upaya untuk menekan kenaikan temperatur sampai ke 1,5°C di atas tingkat pra–industrialisasi. Perjanjian Paris juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim, menuju ketahanan iklim dan pembangunan rendah emisi, tanpa mengancam produksi pangan, dan menyiapkan skema pendanaan untuk menuju pembangunan rendah emisi dan berketahanan iklim.

Peran sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga keuangan perlu terus didorong untuk meningkatkan upaya yang telah dilakukan. Dengan penguatan keterlibatan non-state actors, Indonesia akan masuk ke era Tata Kelola Baru Pengendalian Perubahan Iklim.

Penguatan sinergi dan koordinasi program pengendalian perubahan iklim perlu terus dibangun baik secara vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, maupun horizontal dengan melibatkan seluruh sektor terkait di wilayah setempat, sehingga dapat terwujud efisiensi dalam penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Upaya pengurangan risiko dampak perubahan iklim merupakan tugas bersama, yang memerlukan dukungan dan partisipasi aktif seluruh pihak, termasuk pemerintah, ilmuwan, akademisi, organisasi nonpemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Langkah-langkah antisipatif untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim perlu diperkuat sehingga pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan dapat terjami keberlanjutannya. Kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia dilaksanakan terintegrasi dengan program pembangunan, terutama pada sektor dan wilayah yang teridentifikasi rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Penguatan kelompok masyarakat dalam menginisiasi dan melakukan pengendalian perubahan iklim secara sukarela serta merevitalisasi aksi-aksi yang bersifat kearifan lokal yang dapat menurunkan kerentanan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dan pengurangan emisi GRK tingkat tapak, merupakan salah satu aspek penting yang perlu terus dilaksanakan. Untuk itu KLHK melakukan transformasi Program Kampung Iklim (ProKlim) yang didorong menjadi Gerakan Nasional Pengendalian Perubahan Iklim berbasis komunitas.

Program Kampung Iklim (ProKlim) telah dikembangkan dan dilaksanakan sejak tahun 2011, menjadi salah satu program prioritas KLHK yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai perubahan iklim dan dampaknya serta mendorong partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal.

ProKlim juga merupakan sebagai instrumen pengumpulan data dan informasi mengenai good practises dan bentuk kolaborasi di tingkat masyarakat yang berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Data dan informasi yang terkumpul dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan seluruh pihak terkait (termasuk dunia usaha) untuk mengembangkan kebijakan dan program penguatan aksi lokal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.