Pemerintah Sediakan 200 Akses Internet di Pos Layanan TNI Wilayah 3T

MENTERI Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menerima kunjungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Pertemuan itu membahas penyediaan titik akses internet di pos pelayanan TNI wilayah 3T (terluar, tertinggal dan terdepan) untuk mengatasi tantangan komunikasi dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara.

“Konkretnya Kominfo akan memberikan dukungan terhadap 200 titik pos layanan TNI di wilayah terluar melalui akses internet yang langsung dihubungkan ke satelit, dan ini akan dilaksanakan di tahun 2022,” ujarnya seusai pertemuan dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di Ruang Rapat Menteri, Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (28/12).

Menteri Johnny menyatakan infrastruktur yang paling feasible dan paling cepat untuk mendukung pelayanan TNI di 200 titik berupa VSAT yang dihubungkan langsung dengan satelit. Menurutnya, saat ini Kementerian Kominfo mempunyai kapasitas yang cukup untuk mendukung layanan TNI di wilayah terluar.

Menkominfo menjelaskan pertemuan dengan Panglima TNI merupakan upaya memperkuat koordinasi dan kerja sama lintas kementerian dan lembaga untuk efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Kabinet Indonesia Maju.

Menurut Menteri Johnny, di wilayah terluar di Indonesia terdapat aktivitas pertahanan dan keamanan negara sehingga TNI selalu hadir bersama masyarakat terluar. “Oleh karena itu, Kementerian Kominfo akan memastikan tersedianya infrastruktur TIK yang lebih memadai di titik-titik terluar penyelenggaraan dan keamanan negara,” tegasnya.

Sementara itu, Jenderal Andika Perkasa mengatakan masih banyak titik operasi TNI yang belum terjangkau akses komunikasi. “Tidak hanya pada wilayah perbatasan seperti di Kalimantan dan Papua tetapi juga di beberapa kepulauan lainnya. Ternyata begitu banyak pos kita yang tidak ada sarana komunikasi. Karena apa? Karena memang sinyalnya tidak ada, sehingga untuk laporan saja harus nyebrang pulau,” jelasnya.

Contohnya, terang dia, kondisi Pulau Dana Rote di Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, akses komunikasi yang sulit membuat koordinasi menjadi terhambat. “Pulau Dana Rote ini, Pak Menteri sangat paham wilayah itu, (prajurit) untuk laporan harus nyebrang ke Pulau Rote, baru bisa laporan apa perkembangannya, Kan tidak bisa kita membiarkan pos-pos itu misalnya tanpa komunikasi sama sekali. Kalau ada apa-apa bagaimana?” ungkapnya.

Menurut Andika ada pula tantangan di daerah perbatasan lain seperti titik pos TNI di Provinsi Maluku dan Maluku Utara, serta wilayah yang dekat dengan Sulawesi Tenggara. Ia pun mengapresiasi program dan kebijakan sektor infrastruktur telekomunikasi di seluruh Indonesia, khususnya untuk wilayah 3T. (J-2)