Berita Terbaru Buruh Hari Ini

UMP Sulsel 2026 Hanya Naik 7,21 Persen, Buruh Tuntut Kenaikan Upah Mininum 10 Persen

UPAH Minimum Provinsi (UMP) Sulsel tahun 2026 naik sebesar 7,21 persen atau Rp263.561, Dari sisi buruh konsiten mengusulkan kenaikan UMP sebesar 10 persen

Tolak Besaran Upah Minimum 2026, Buruh Bandung Barat Ancam Gelar Aksi Mogok

BURUH di Kabupaten Bandung Barat menolak besaran upah minimum 2026,  mereka berencana bakal menggelar aksi mogok daerah selama tiga hari

Buruh Tolak PP Pengupahan, Bakal Gelar Aksi 

KSPI bersama Partai Buruh menolak Peraturan Pemerintah (PP) Pengupahan yang mengatur soal upah minimum

KSPSI: Upah Minimum yang Baru Beri Keadilan bagi Berbagai Pihak

Rentang kenaikan upah tahun 2026 akhirnya menemukan kejelasan seiring terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Pengupahan yang baru saja ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.

Serikat Pekerja Tolak PP Pengupahan Dijadikan Dasar Penetapan Upah Minimum 2026

PP Pengupahan dinilai membahayakan prinsip kebutuhan hidup layak.

Aksi Demo Buruh 24 November Ditunda, Buruh Tawarkan 3 Opsi Upah Minimum

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menyebut akan menunda atau membatalkan rencana aksi pada 24 November 2025.

Buruh Mundurkan Jadwal Aksi Tolak Penaikan UMP menjadi 24 November

Buruh menolak kenaikan upah minimum versi Menaker yang diperkirakan hanya naik dikisaran Rp90 ribu/bulan.

Ratusan Ribu Buruh bakal Gelar Aksi Besar Tuntut Kenaikan UMP

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, menyampaikan bahwa para buruh akan menggelar 2 aksi besar dalam rangka menyikapi pengumuman kenaikan UMP. 

Demo Buruh, 23 Organisasi Tuntut UMP Naik Rp6 juta, Ini Dua Tuntutan Lainnya

 23 organisasi menggelar demo buruh di Balai Kota DKI Jakarta meminta  Upah Minimum Provinsi atau UMP naik menjadi Rp6 juta

Demo UMP Depan Balai Kota, Disnaker Pastikan Tahapan Penetapan UMP Berjalan

Pemprov DKI tetap membuka ruang komunikasi. Syarifudin memastikan perwakilan buruh yang melakukan aksi depan Balai Kota DKI Jakarta telah diterima sejumlah pejabat terkait.

Demo, Para Buruh Iri UMP Karawang dan Bekasi Lebih Besar dari DKI

KETUA DPD FSP LEM DKI Jakarta Yusuf Suprapto mengatakan buruh di Jakarta iri terhadap nilai UMP di daerah seperti Bekasi dan Kerawang. Mereka menuntut kenaikan UMP saat demo buruh

Yakin Pramono Penuhi Tuntutan Kenaikan UMP Jakarta, Buruh: Gubernur Hasil Pilihan, Bukan PJ 

KETUA DPD FSP LEM SPSI DKI Jakarta, Yusuf Suprapto, meyakini Gubernur DKI Pramono Anung akan mendengarkan aspirasi buruh dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta tahun depan.

Buruh Demo Tuntut UMP Jakarta Rp6 Juta di Balai Kota

aksi tergabung dalam Aliansi federasi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh se-Jakarta melakukan demo di depan kantor Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/11). Mereka menuntut UMP sebesar Rp6 juta.

Hanya 50% Buruh Bongkar Muat Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan

Peserta dari sektor formal yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan baru mencakup sekitar 55% dari total pekerja. Bahkan dari sektor informal lebih minim lagi, yaitu 13%.

Asosiasi Buruh: Program Magang Nasional harus Diawasi Ketat

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mendorong pemerintah untuk mengawasi ketat pelaksanaan Program Magang Nasional

Ini Cara Negara Hadir Tingkatkan Layanan Kesehatan kepada Pekerja di Bekasi

Simbol hadirnya negara dalam menjamin hak dasar masyarakatnya di sektor kesehatan.

Buruh Jakarta Serukan Persatuan demi Dorong Pembangunan

Perwakilan buruh dari Front Kebangsaan Solidaritas Buruh dan Mahasiswa Jakarta, Soni Mardianto, mengingatkan pentingnya menjaga kedamaian bangsa di tengah maraknya upaya provokasi.

Buruh Apresiasi Kebijakan Pemerintah tak Naikkan Tarif Pajak Tahun Depan

Rencana pemerintah untuk tidak mengenakan pajak baru maupun menaikkan tarif pajak pada tahun 2026 mendapat apresiasi dari kalangan serikat pekerja.

Prabowo akan Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh, Sudahkah Menjawab Masalah Ketenagakerjaan?

Rencana Presiden Prabowo Subianto soal pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) dinilai belum menyentuh akar persoalan ketenagakerjaan di Indonesia.

Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional tak Perlu Setingkat Menteri, tapi Bisa Panggil Menteri

KSPSI Andi Gani Nena Wea menyatakan bahwa Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional tidak perlu setingkat menteri, tapi lebih seperti forum yang kuat bisa memanggil menteri

Kecerdasan Hibrida Sekolah

KA, Mitra Pembelajaran

Merawat Persatuan Meneguhkan Adab Ikhtilaf

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia