PENUNDAAN pertandingan Liga 1 antara PSIS Semarang vs Persebaya Surabaya karena faktor keamanan dan ketidaksesuaian jumlah tiket yang beredar serta kondisi Stadion Jatidiri Semarang, Jawa Tengah.
Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang tidak mengeluarkan izin keramaian laga Liga 1 yang mempertemukan kesebelasan PSIS Semarang-Persebaya Surabaya yang rencananya digelar pada Rabu (8/2).
"Ada empat alasan mengapa kepolisian tidak dikeluarkan izin pertandingan PSIS vs Persebaya," kata Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar saat dimintai konfirmasi di Semarang, Rabu.
Pertama karena pembangunan Stadion Jatidiri Semarang masih tahap finishing, ujar Irwan, dan belum sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga dikhawatirkan rusak dan menghambat pembangunan yang masih berlangsung.
Alasan kedua, lanjut Kapolrestabes, berdasarkan hasil evaluasi saat pertandingan PSIS-Persib Bandung ditemukan distribusi tiket yang tidak sesuai hingga melebihi kuota 50%.
Baca juga: Bekap RANS Nusantara, Arema FC Kembali Ke Jalur Kemenangan
"Seperti kuota suporter Persib dibatasi 1.000 tiket, tetapi yang datang dan mendapat tiket 4.000-5.000 orang, ini membahayakan keamanan," imbuhnya.
Selain itu hadir evaluasi pertandingan PSIS-Persebaya pada putaran pertama, ungkap Irwan, yang berlangsung di Magelang seharusnya dilaksanakan tertutup tetapi masih dihadiri suporter.
Sementara itu, alasan banyaknya suporter Bonek datang ke Semarang, dan membuat permasalahan, seperti pada hari ini sekelompok suporter Bonek dilaporkan melakukan pengeroyokan dan perampasan terhadap warga di Kaligawe, Kota Semarang.
"Tidak ada kesepakatan antara Bonek dan kepolisian, yakni pihak suporter asal Surabaya itu minta kuota 1.000 orang, tapi tidak bisa bertanggung jawab jika jumlah yang datang melebihi kuota itu, termasuk jika terjadi hal-hal tidak diinginkan seperti di Kaligawe itu," kata Kapolrestabes.
Karena itu, alasan penundaan pertandingan hingga sampai batas belum ditentukan tersebutsudah melalui kesepakatan pada saat rapat koordinasi antara kepolisian dan panitia pelaksana (panpel) serta pihak terkait lainnya. (OL-16)
