Presiden Percaya KPK Bisa Tuntaskan Kasus Korupsi KTP-E

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) meminta kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (KTP-E) diproses dengan benar.

Ia meyakini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertindak secara profesional dalam menangani kasus atas terdakwa I mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman dan terdakwa II mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Sugiharto.

"Jadi, saya hanya ingin ini (kasus korupsi KTP-E) diproses hukum yang benar. Saya yakin KPK bertindak profesional terhadap kasus ini," kata Jokowi usai menghadiri acara Indonesia International Furniture Expo, di JI-Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3).

Dalam surat dakwaan setebal 121 halaman terungkap nama-nama anggota partai politik yang di antaranya tergabung dalam jajaran kabinet kerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Menanggapi itu, Jokowi menekankan pihaknya menyerahkan hal itu kepada KPK. "Asas praduga tak bersalah, sudah serahkan ke KPK," ucapnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, bila pengadaan KTP-E dilakukan dengan prosedur yang benar, itu bisa menyelesaikan masalah terkait pengurusan administrasi. Misalnya, dalam pengurusan paspor, SIM, perpajakan, perbankan, pemilihan kepala daerah, dan pemilu.

"Kalau sistem yang kita bangun ini benar, itu (masalah) sudah rampung. Sekarang menjadi bubrah (berubah) semua gara-gara anggarannya dikorup," kata dia.

Terkait kelanjutan program pengadaan KTP-E, Jokowi mengatakan Kementerian Dalam Negeri menjadi ragu-ragu melanjutkannya. "Resah melakukan sesuatu karena juga takut," imbuhnya.

Menurutnya, kalau ada masalah kekurangan ataupun keterlambatan blanko KTP-E saat ini, itu merupakan imbas dari kasus korupsi.

"Jadi, ya, kita mohon maaf kalau masih ada problem seperti itu. Karena memang, ya, mestinya peralatannya harusnya crek rampung. Habisnya Rp6 triliun jadinya hanya sebuah KTP yang tadinya kertas jadi berplastik, tapi sistemnya belum," ujar dia. OL-2