Pengamat: Prabowo Komit Lanjutkan Proyek IKN, Tapi Dananya Terbatas

PENELITI Senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai Presiden Prabowo Subianto berkomitmen melanjutkan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). 

Hal tersebut terlihat dari ketetapan IKN menjadi Ibu Kota politik pada 2028 sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

"Saya kira ya bagian dari komitmen Presiden Prabowo untuk melanjutkan proyek IKN," kata Romli kepada Media Indonesia, Selasa (23/9).

Baca juga : NasDem Minta Presiden Prabowo Segera Terbitkan Keppres IKN

Namun demikian, Romli menilai melanjutkan pembangunan IKN akan bergantung pada ketersediaan dana. Ia menilai saat ini keuangan negara masih sangat terbatas mengingat banyak terserap pada program populis, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah, dan Sekolah Rakyat. 

"Berat rasanya untuk membiayai besar-besaran proyek IKN seperti masa sebelumnya. Kecuali memang seperti dijanjikan oleh pak Jokowi, dananya dari pihak ketiga," kata Romli. 

Sebelumnya, Presiden Prabowo menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi Ibu Kota Politik pada 2028. Ketetapan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

Baca juga : Prabowo Tetapkan IKN Jadi Ibu Kota Politik 2028

Perpres tersebut diteken Prabowo pada 30 Juni 2025, yang diterbitkan Jumat (19/9). Aturan terkait IKN secara rinci tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perpres tersebut.

Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi Ibu Kota politik di tahun 2028," bunyi lampiran Perpres yang dikutip pada Sabtu (20/9).

Dalam lampiran itu merinci syarat IKN menjadi Ibu Kota politik 2028. Pertama, terbangunnya kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP). Luas KIPP mencapai 800-850 hektare.

Selanjutnya, persentase pembangunan gedung/perkantoran di IKN mencapai 20%. Sedangkan persentase pembangunan hunian/rumah tangga yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di IKN mencapai 50%; cakupan ketersediaan sarana prasarana dasar kawasan IKN mencapai 50%. Sedangkan indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan Ibu Kota Nusantara menjadi 0,74. (Faj/P-2)