KPK Duga Jual-Beli Kuota Haji di Kemenag Sentuh Angka 164.537.000 Rupiah per Kursi

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap ada modus jual-beli kuota haji tambahan di Kementerian Agama (Kemenag). Pejabat mematok harga USD2.600 atau Rp42.783.423 hingga USD7.000 atau Rp115.186.141, bahkan diduga ada yang lebih.

“Uang (kuota haji tambahan) yang USD2.600 sampai USD7.000 ini yang baru kita ketahui,” kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (10/9).

Jual-beli kuota ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kemenag. Menurut Asep, ada pejabat Kemenag sampai bisa beli dua rumah dari hasil jual-beli kuota ini.

Baca juga : KPK Sebut Bagi-bagi Duit Jual Beli Kuota Haji di Kemenag Berjenjang

Rumah itu sudah disita pada Senin, 8 September 2025. KPK menduga ada pejabat Kemenag yang meminta mahar USD10.000 atau sekitar Rp164.537.000 untuk mendapatkan kuota haji tamabahan.

“Jadi, kisaran-kisaran itu bisa juga nanti lebih besar, gitu, range-nya bisa lebih besar misalkan bisa ke angka USD10.000, seperti itu,” ujar Asep.

Modus jual-beli kuota haji tambahan ini yang membuat para biro jasa perjalanan mematok harga ibadah haji berbeda. Karena, kata Asep, ada mahar yang harus diberikan ke pejabat Kemenag dan hasil penawaran dengan calon jamaah haji.

Baca juga : Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Sita 2 Rumah Senilai Rp6,5 Miliar dari ASN Kemenag

“Mungkin di travel agent A sekian puluh ribu dolar, di travel agent B lebih besar lagi, seperti itu. Jadi, tergantung tawar menawar antara si travel agent dengan si calon jamaah haji,” kata Asep.

Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Indonesia sejatinya diberikan 20 ribu tambahan kuota untuk mempercepat antrean haji.

Dari total itu, pemerintah harusnya membaginya dengan persentase 92 persen untuk haji reguler, dan delapan persen untuk khusus. Namun, sejumlah pihak malah membaginya rata yakni masing-masing 50 persen.

Dalam kasus ini, KPK sudah banyak memeriksa pejabat di Kemenag. Lalu, pihak penyedia jasa travel umroh juga dimintai keterangan, salah satunya Ustaz Khalid Basalamah.

KPK rampung memeriksa Yaqut Cholil Qoumas pada Kamis, 7 Agustus 2025. Dia bersyukur bisa memberikan klarifikasi atas dugaan rasuah di tahap penyelidikan, terkait permasalahan kuota haji pada 2024.

“Alhamdulillah saya berterima kasih akhirnya saya mendapatkan kesempatan, mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada proses haji tahun 2024 yang lalu,” kata Yaqut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 7 Agustus 2025.

Yaqut tidak menghitung total pertanyaan yang dicecarkan penyelidik KPK kepadanya. Eks Menag itu juga enggan menyampaikan materi pemeriksaan, karena khawatir mengganggu KPK.

“Terkait dengan materi saya tidak akan menyampaikan ya, mohon maaf kawan-kawan wartawan,” ucap Yaqut. (Can/P-3)