Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Sita 2 Rumah Senilai Rp6,5 Miliar dari ASN Kemenag

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penyitaan terkait kasus dugaan rasuah dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag). Dua rumah di Jakarta Selatan diambil sementara untuk dijadikan barang bukti.

“Penyidik KPK telah melakukan penyitaan terhadap dua rumah yang berlokasi di Jakarta Selatan, dengan total nilai kurang lebih sebesar Rp6,5 miliar,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Selasa (9/9).

Budi menjelaskan, dua rumah itu disita pada Senin, 8 September 2025. Hunian itu diduga dibeli oleh aparatur sipil negara (ASN) Kemenag, dari hasil jual beli kuota haji.

Baca juga : KPK Sita Uang Rp26 Miliar dan Beberapa Bangunan Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji

“Rumah disita dari salah satu pegawai Kementerian Agama, ASN pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, yang dibeli pada tahun 2024 secara tunai, dan diduga berasal dari fee jual beli kuota haji Indonesia,” ujar Budi.

Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Indonesia sejatinya diberikan 20 ribu tambahan kuota untuk mempercepat antrean haji.

Dari total itu, pemerintah harusnya membaginya dengan persentase 92 persen untuk haji reguler, dan delapan persen untuk khusus. Namun, sejumlah pihak malah membaginya rata yakni masing-masing 50 persen.

Baca juga : Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Sebut Jamaah Ditawari Furoda Padahal Haji Khusus

Dalam kasus ini, KPK sudah banyak memeriksa pejabat di Kemenag. Lalu, pihak penyedia jasa travel umroh juga dimintai keterangan, salah satunya Ustaz Khalid Basalamah.

KPK rampung memeriksa Yaqut Cholil Qoumas pada Kamis, 7 Agustus 2025. Dia bersyukur bisa memberikan klarifikasi atas dugaan rasuah di tahap penyelidikan, terkait permasalahan kuota haji pada 2024.

“Alhamdulillah saya berterima kasih akhirnya saya mendapatkan kesempatan, mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada proses haji tahun 2024 yang lalu,” kata Yaqut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 7 Agustus 2025.

Yaqut tidak menghitung total pertanyaan yang dicecarkan penyelidik KPK kepadanya. Eks Menag itu juga enggan menyampaikan materi pemeriksaan, karena khawatir mengganggu KPK.

“Terkait dengan materi saya tidak akan menyampaikan ya, mohon maaf kawan-kawan wartawan,” ucap Yaqut. (Can/P-3)