Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
SEKRETARIS Jenderal DPP Pro Jokowi (Projo) Handoko, membantah bahwa Menteri Koperasi Indonesia Budi Arie menerima jatah sebanyak 50 persen dari pengamanan judi online. Seperti diberitakan, Budi Arie Setiadi disebut dalam isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengungkap peran para terdakwa masing-masing atas nama Zulkarnaen Apriliantony (Terdakwa I) Adhi Kismanto (Terdakwa II), Alwin Jabarti Kiemas (Terdakwa III), dan Muhrijan alias Agus (Terdakwa IV).
Jaksa menyebut sekira Oktober 2023, Zulkarnaen Apriliantony diminta Budi Arie selaku Menkominfo untuk mencari orang yang dapat mengumpulkan data website perjudian online.
Surat dakwaan menyebut para terdakwa mengalokasikan 50 persen untuk Budi Arie. Sedangkan sisanya dengan prosentase berbeda untuk para terdakwa.
“Dakwaan JPU tidak menyebutkan Budi Arie tahu, apalagi menerima uang haram tersebut. Faktanya, memang Budi Arie tidak tahu soal pembagian sogokan itu, apalagi menerimanya baik sebagian maupun keseluruhan. Kesaksian itu juga yang dijelaskannya ketika dimintai keterangan oleh penyidik Polri,” tegas Handoko, kepada Media Indonesia, Minggu (18/5).
“Framing jahat untuk menghancurkan seseorang biasanya dibangun dari informasi atau data yang tidak utuh, ditambah pesan subyektif insinuatif,” tambahnya.
Handoko membeberkan proses hukum sedang berjalan di pengadilan yang terbuka untuk umum.
“Sumber-sumber informasi yang valid, misalnya penjelasan penegak hukum melalui media yang menjunjung tinggi obyektifitas dan independensi, sangat mudah diakses oleh masyarakat,” ujarnya.
“Jangan belokkan fakta hukum dengan asumsi yang tidak faktual, apalagi framing jahat untuk membunuh karakter Budi Arie Setiadi,” pungkasnya, (H-4)
Akun-akun yang telah memiliki sejumlah pengikut sering kali diperjualbelikan bahkan ada yang diretas dan diubah fungsinya untuk kepentingan tertentu.
OJK telah meminta perbankan untuk melakukan pemblokiran terhadap 17 ribu rekening yang terindikasi aktivitas judi online (judol).
PDIP meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin memanggil mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi terkait kasus judi online (judol).
Pernyataan Budi Arie tersebut merupakan fitnah terhadap PDIP dan membuat kader PDIP merasa sakit hati.
KETUA DPP PDIP, Komarudin Watubun, meminta Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi untuk bersikap jantan dan bertanggung jawab atas dugaan keterlibatannya dalam pusaran kasus judi online
Hensa menegaskan menteri yang kerap memicu kegaduhan publik dan gagal menjalin hubungan baik dengan pemangku kepentingan berpotensi diganti.
Projo sebut publik bisa mengecek fakta dan pemberitaan terkait sepak terjang Budi Arie.
WAKIL Ketua Umum DPP PROJO MUDA, Leecarlo, menanggapi polemik terkait instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, yang meminta kepala daerah PDIP tidak hadiri retret
MENTERI Koperasi Budi Arie mengemukakan isi obrolan dalam pertemuan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Salah satu pembahasannya, yakni soal partai super terbuka (Tbk)
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo Handoko membantah Budi Arie Setiadi terlibat dalam melindungi situs judi online.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo membantah kabar mengenai pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang ditangkap polisi terkait judi online merupakan anggota Projo.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved