Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
GUBERNUR Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhidin, menilai gugatan yang diajukan Lembaga Pengawas Reformasi Indonesia (LPRI) Kalsel ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Banjarbaru tidak tepat.
Menurut Muhidin, ketidaktepatan gugatan tersebut karena dirinya bersama sejumlah pejabat tinggi di Kalsel, termasuk Kapolda, Pangdam VI Mulawarman (diwakili Kodim 1010/Antasari), Kajati, Ketua DPRD, dan Kesbangpol, tercatat sebagai Dewan Kehormatan di dalam struktur kepengurusan LPRI.
“Artinya, kalau ada pengajuan gugatan yang di dalamnya ada Dewan Kehormatan, yang tidak lain kami yang disebutkan tadi, tidak sepantasnya LPRI yaitu Lembaga Pengawas Reformasi Indonesia, menggugat perkara ke MK. Sedangkan kami pemerintah Kalsel, TNI, dan Polri termasuk lembaga atau institusi yang netral,” kata Muhidin dalam keterangan yang diterima Kamis,(8/5).
Dia memastikan netralitas jajaran pemerintah provinsi, Polda dan Pangdam di Kalsel terkait dengan PSU Pilkada Banjarbaru. Dia pun menyayangkan opini negatif yang dibuat pakar hukum Denny Indrayana terkait ketidaknetralan dalam PSU Pilkada Banjarbaru.
“Seharusnya bapak Denny Indrayana sudah mengetahui bahwa pemerintah bersama TNI Polri termasuk lembaga yang netral. Jadi kalau LPRI menggugat ke MK tidak sepatutnya kami berada dalam kepengurusan itu sebagai Dewan Kehormatan,” jelas dia.
Ia menyebut langkah dirinya dan jajaran Forkopimda meminta LPRI membatalkan gugatan adalah hal yang wajar karena menyangkut integritas jabatan mereka yang netral.
“Kalau LPRI-nya tetap mau menggugat juga, seharusnya kami sebagai pemerintah dan TNI Polri harus dikeluarkan dari SK kepengurusan LPRI sebagai Dewan Kehormatan,” tegas dia.
Dia pun mengingatkan, kepada Denny Indrayana bahwa permintaan dirinya berserta jajaran Forkompida agar LPRI dapat membatalkan gugatan ke MK terkait PSU Pilkada Banjarbaru merupakan hal yang wajar.
Mahkamah Konstitusi telah menerima dua permohonan sengketa hasil PSU Pilkada Banjarbaru yang masing-masing teregistrasi pada Rabu (7/5). Permohonan pertama diajukan oleh Udiansyah, seorang pemilih di Banjarbaru, dengan nomor 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dan menunjuk Denny Indrayana sebagai kuasa hukum.
Sementara permohonan kedua diajukan oleh LPRI Kalsel sebagai lembaga pemantau pemilu, dengan nomor 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dan menunjuk Muhamad Pazri sebagai kuasa hukum. Gugatan itu menyasar pasangan calon nomor urut 1, Erna Lisa Halaby–Wartono, yang telah ditetapkan sebagai pemenang.
PRESIDEN Prabowo Subianto secara resmi melantik Muhidin sebagai Gubernur Kalimantan Selatan sisa masa jabatan Tahun 2021-2024. Acara pelantikan digelar di Istana Negara,
Presiden Prabowo Subianto bakal melantik Wakil Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhidin sebagai Gubernur Kalimantan Selatan yang akan menggantikan Sahbirin Noor.
Penghargaan ini diberikan kepada instansi pemerintahan atau korporasi yang dinilai berhasil dalam implementasi dan pemanfaatan teknologi digital.
MK memutuskan tidak menerima permohonan gugatan terhadap hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Banjarbaru
(KPU) Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan pasangan Erna Lisa Halaby dan Wartono memenangkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 Banjarbaru.
TINGKAT partisipasi pemilih dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang berlangsung pada Sabtu (19/4) hanya 56%.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan pemungutan suara ulang Pilkada Kota Banjarbaru 2024, Provinsi Kalimantan Selatan.
MASYARAKAT Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, meminta hakim Mahkamah Konstitusi (MK) agar memutuskan pilkada kota tersebut diulang dengan penyelenggaraan diambil alih KPU pusat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved