Motor hingga Bukti Elektronik Disita KPK dari Rumah Ridwan Kamil

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap barang yang diambil oleh penyidik dari kediaman mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, beberapa waktu lalu. Dia segera dipanggil dalam kasus dugaan korupsi Bank BJB.

“Untuk apa yang disita, ada barang bukti elektronik, kemudian juga barang bukti yang lainnya, ada kendaraan dan yang lainnya,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 11 April 2025.

Asep enggan memerinci total barang yang diambil penyidik dalam penggeledahan rumah Ridwan Kamil. Tapi, dia memastikan kendaraan yang disita berupa sepeda motor.

Baca juga : KPK Ungkap Peran Ridwan Kamil dalam Kasus Korupsi Bank BJB

“Kalau enggak salah itu, saya enggak hafal, pokoknya motor lah, saya enggak hafal merek itu,” ucap Asep.

KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi Bank BJB, yakni, Eks Dirut BJB Yuddy Renaldi, Divisi Corsec BJB Widi Hartono, Pengendali Agensi Antedja Muliatana dan Cakrawala Kreasi Mandiri Ikin Asikin Dulmanan, Pengendali Agensi BSC Advertising dan WSBE Suhendrik, dan Pengendali Agensi CKMB dan CKSB Sophan Jaya Kusuma.

KPK sudah menggeledah sejumlah lokasi terkait kasus ini. Salah satunya yakni rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Baca juga : Ini Alasan KPK Pilih Rumah Ridwan Kamil yang Pertama Digeledah dalam Kasus Korupsi Bank BJB

KPK menyita sejumlah dokumen terkait kasus ini dari rumah Ridwan Kamil. Selain itu, penyidik juga menggeledah Kantor BJB di Bandung.

Kasus ini membuat negara merugi Rp222 miliar. Tindakan rasuah ini berlangsung pada 2021 sampai 2023. BJB sejatinya menyiapkan dana Rp409 miliar untuk penayangan iklan di media TV, cetak, dan online.

Ada enam perusahaan yang diguyur uang dari pengadaan iklan ini. Rinciannya yakni, PT CKMB sebesar Rp41 miliar, PT CKSB Rp105 miliar, PT AM Rp99 miliar, PT CKM Rp81 miliar, PT BSCA Rp33 miliar, dan PT WSBE Rp49 miliar.

KPK menyebut penunjukan agensi tidak dilakukan berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Lembaga Antirasuah mengendus adanya selisih pembayaran yang membuat negara merugi lebih dari dua ratus miliar rupiah. (H-3)