Kepala Daerah dari Gerindra Diultimatum tak Boleh Maling Duit Rakyat

SEKRETARIS Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengimbau seluruh kepala daerah terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang diusung oleh Partai Gerindra tidak melakukan korupsi.

“Suatu waktu nanti saya akan pertemukan Ibu/Bapak dengan menteri terkait … Tapi, itu semua itu harus dengan satu syarat, jangan korupsi,” kata Muzani saat bersilaturahmi dengan kepala daerah terpilih dari Partai Gerindra se-Provinsi Lampung, Minggu (12/1), sebagaimana keterangan diterima di Jakarta.

Muzani juga mengingatkan seluruh kepala daerah untuk selesai dengan urusan pribadinya terlebih dahulu karena menjadi pemimpin merupakan pengabdian tertinggi untuk rakyat, bangsa, dan negara.

Baca juga : Gerindra Sebut Tak Mungkin Pemerintah Tekan PPN Hingga 5 Persen

Lebih jauh, dia mengatakan, rekomendasi yang diberikan Partai Gerindra untuk para kepala daerah terpilih merupakan tanda ikatan perjuangan dan batin. Oleh sebab itu, partai tidak hanya memberi dukungan saat kampanye, tetapi saat menjabat.

“Kami merasa bertanggung jawab untuk terus mengawal dan mendukung perjuangan Bapak/Ibu pada saat menjabat nanti,” katanya.

Menurut dia, sikap tersebut sesuai dengan semangat Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mempermudah komunikasi dan koordinasi untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat.

Baca juga : Gerindra: Kajian Kepala Daerah Dipilih DPRD Dilakukan Awal 2025

“Presiden Prabowo akan mempermudah komunikasi antara Bapak/Ibu semua kepada pemerintah pusat. Saya bisa jadi jembatan penghubung bagi kepentingan provinsi Lampung,” katanya.

Di samping itu, Muzani menyebut kepala daerah merupakan perpanjangan pemerintah pusat. Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah.

“Tidak ada program pemerintah pusat yang tidak sampai ke daerah. Ujungnya tetap ke pemerintah daerah. Program makan bergizi gratis, swasembada pangan, dan seterusnya. Seperti makan bergizi gratis, itu program Presiden, tapi akhirnya harus berkoordinasi dengan Ibu dan Bapak di daerah,” ucapnya.

Muzani pun meminta kepala daerah terpilih di Lampung untuk mencatat seluruh masalah kemasyarakatan karena Presiden Prabowo menginginkan provinsi itu menjadi salah satu daerah penopang swasembada pangan nasional. (Ant/I-2)