Politikus PAN Kritik Membengkaknya Anggaran HUT RI di IKN 

PETINGGI Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus mendesak pemerintah segera mengklarifikasi pembengkakan biaya HUT RI ke 79 di IKN.

"Jangan sampai masyarakat menilai pemerintah terkesan tidak peka dengan keadaan ekonomi masyarakat yang sedang sulit, karena dikabarkan pemerintah telah menyewa sekitar 1.000 mobil dan ratusan kamar hotel mewah untuk tamu dalam perayaan HUT RI ke 79 di IKN," kata Anggota Komisi II DPR RI itu saat dimintai keterangan, yang dikutip Kamis (8/8/2024).

Guspardi menerangkan, di tengah situasi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, fasilitas yang disediakan pemerintah untuk tamu negara dalam perayaan HUT RI ke 79 tentunya tidak luput dari perhatian publik.

Baca juga : IKN Nusantara Dinilai Final Buat Bangsa Indonesia

Apalagi sewa mobil dan sewa kamar hotel yang disediakan dikabarkan jauh meningkat bahkan berkali lipat dari sewa yang biasa.

Menurutnya, langkah pihak hotel dan penyedia jasa sewa mobil melakukan kenaikan tarif juga tidak baik karena akan menimbulkan kecemburuan sosial ditengah masyarakat.

Oleh karena itu, hal ini tentu sesuatu yang tidak kondusif, terkesan pihak hotel dan penyedia jasa sewa mobil memanfaatkan momen perayaan HUT RI di IKN karena memang tidak ada kompetitornya. Mestinya pemerintah tidak menerima tawaran begitu saja yang digunakan hanya untuk acara seremonial.

Baca juga : Mobilisasi dari dan ke IKN Diutamakan Memakai Bus

"Apalagi, masih banyak rakyat yang dihantui kondisi ekonomi yang berat, bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari saja sangat susah," pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut.

Sebelumnya, pemerintah meminta kepada publik untuk memahami kondisi kenaikan tarif sewa kendaraan dan penginapan demi kegiatan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara pada 17 Agustus 2024 mendatang.

Hal itu merespons kabar bahwa pemerintah menyewa ratusan kamar hotel dengan nilai minimal Rp4,8 juta per kamar serta sewa kendaraan yang mencapai 1.000 kendaraan dengan nilai taksir minimal Rp2,5 juta per hari untuk kendaraan berjenis Toyota Fortuner dan Rp25 juta per hari untuk Toyota Alphard. (Ykb/P-3)