Pemblokiran Akses Internet ke Filipina dan Kamboja Jadi Ikhtiar Kecil Berantas Judi Online 

PEMUTUSAN koneksi internet dari dan ke Kamboja serta Filipina dilakukan untuk menghambat akses judi online. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkapkan bahwa mayoritas operasi rumah judi online (judol) berasal dari Kamboja dan Kota Davao di Filipina berdasarkan riset dan laporan yang diterima.

Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kominfo Teguh Arifiyadi, menjelaskan bahwa memblokir satu area mungkin hanya akan memindahkan akses ke tempat lain. Namun, langkah ini diharapkan dapat menjadi peringatan bagi pemerintah setempat agar tidak mudah memfasilitasi pembuatan atau pengoperasian judi online yang pasarnya adalah Indonesia.

"Ini hanya bagian dari ikhtiar kecil. Kami tidak mengatakan ini akan menjadi solusi final, dan kalau ditanya apakah sudah efektif atau tidak, belum terlihat, karena ini baru dua hari. Kami yakin ini hanya akan memindahkan saja, mereka akan rutin pindah ke negara lain," kata Teguh di Jakarta Pusat, Jumat (28/6).

Baca juga : BRI Blokir 1.049 Rekening Terkait Judi Online pada Juli 2023 hingga Juni 2024

Selain berpindah negara, rumah bandar judol juga dapat melakukan masking IP, yang sudah diprediksi sebelumnya. Oleh karena itu, pemblokiran akses internet ke Kamboja dan Filipina hanya bersifat pembatasan, meskipun dampaknya tidak signifikan.

"Kembali lagi, kami bermain di hilir. Kalau di atasnya masih belum beres, bandar masih ada, dan operator juga masih banyak, masalah ini tidak akan pernah tuntas. Mau sampai kiamat pun nggak akan tuntas. Kita mau disalah-salahkan terus tiap hari, itu wajar," ungkapnya.

Teguh juga menyatakan bahwa jika penutupan akses internet ke Kamboja dan Filipina mengganggu kementerian dan lembaga, mereka bisa melaporkannya ke Kominfo.

"Kami akan melakukan whitelisting IP yang diblokir. Jadi, kami tetap mengutamakan bahwa layanan yang berhubungan dengan keperluan bisnis maupun hubungan luar negeri tetap bisa diakses dengan mudah untuk wilayah Kamboja dan Filipina. Namun, syaratnya mereka harus memberi tahu kami agar kami bisa melakukan whitelisting," pungkasnya. (Z-10)