Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Anies: Sebelumnya Bilang Netral

CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa Kepala Negara boleh kampanye dan memihak di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Anies menyerahkan penilaian ke publik dan mengingat bahwa Jokowi pernah bilang jaga netralitas.

"Sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua. Jadi kami serahkan saja kepada masyarakat indonesia untuk mencerna dan menilai," kata Anies di Yogyakarta, Rabu, 24 Januari 2024.

Anies yakin pernyataan Jokowi secara terang-terangan tersebut tak merepotkan pasangan capres-cawapres lainnya secara politik. Karena rakyat lebih repot menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Baca juga: Kirim Karangan Bunga untuk Megawati, Jokowi: Biasa Saja

"Biaya hidup mahal, lapangan pekerjaan sulit, jangan ditambah dengan kerepotan tata aturan negara yang tidak ditaati. Tapi bagi kami, serepot-repotnya yang kami hadapi masih lebih repot rakyat," ucap Anies.

Di sisi lain, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan sudah terbiasa mengalami berbagai tantangan dalam kontestasi politik 2024. Anies selalu mengambil hikmahnya.

Baca juga: Jokowi: Presiden Boleh Kampanye asal tidak Pakai Fasilitas Negara

"Disini dilarang, disana dilarang, malah dapat tempat, dibantu gratis, dikasih makan panitianya. Jadi kami itu setiap menghadapi yang sulit itu tahu, yakin, bahwa tuhan sedang memberikan jalan baru yang tidak kami duga," ujar Anies.

Presiden Jokowi menyebut Kepala Negara boleh berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu). Selain itu, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu.

"Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," ujar Jokowi di Terminal Selatan Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.