Soal Penurunan Paksa Videotron Anies, JK: Laporkan ke Bawaslu

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) menyebut kasus penurunan paksa videotron calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan di beberapa daerah adalah sebuah pelanggaran. Ia mengatakan, jika videotron itu sudah memiliki izin, tidak ada alasan untuk diturunkan.

“Itu semua ada aturannya, yakni tidak boleh saling mengganggu. Selama izinnya ada, (penurunan) itu adalah pelanggaran,” ujar Jusuf Kalla kepada wartawan di Makassar, Rabu, (17/1).

JK berharap kasus tersebut segera dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). “Nanti lapor ke Bawaslu saja. Karena itu ada aturannya,” tuturnya.

Baca juga: Penurunan Videotron Anies adalah Bagian dari Upaya Penjegalan

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan mendapatkan dukungan secara sukarela dari @aniesbubble dan @olpproject berupa tayangan videotron di Bekasi dan Jakarta. Namun, baru tayang beberapa jam, tayangan tersebut dikabarkan tidak berlanjut. Padahal, itu sudah dijadwalkan untuk bisa disaksikan selama sepekan ke depan.

Sementara itu, Presidium Perhimpunan Aktivis 98 menilai penurunan paksa videotron Anies Baswedan adalah bagian dari upaya penjegalan yang telah dilakukan sejak lama.

"Pencekalan videotron Anies adalah upaya menjegal. Itu telah dilakukan untuk kesekian kalinya. Aksi itu merupakan rangkaian penjegalan Anies menuju kursi RI 1," kata Presidium Perhimpunan Aktivis 98, Agung Nugroho.

Baca juga: Warganet Ramai Dukung Anies-Muhaimin, JK: Rakyat Tentu sudah Paham

Ia menyebut upaya penjegalan terhadap Anies untuk mengikuti Pilpres 2024 sudah dilakukan sejak ia masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Beberapa di antaranya adalah pelarangan Anies oleh paspampres untuk ikut menyerahkan Piala Presiden kepada Persija Jakarta, upaya penjegalan Formula E, pelarangan Anies mengambil langkah dalam pengendalian covid-19 di DKI, pelarangan tempat acara sosialisasi dan kampanye, sampai ancaman kepada pihak-pihak yang ingin membantu Anies dalam kampanye Pilpres.

"Semua peristiwa itu adalah satu rangkaian dan dilakukan oleh kekuatan besar yang takut terhadap antusias massa dalam menyambut Anies sebagai pemimpin masa depan," kata Agung. (Z-11)