Bertemu 3 Pimpinan Partai KIM, Netralitas Presiden Kembali Dipertanyakan

PRESIDEN Joko Widodo sejak kemarin hingga telah melakukan pertemuan dengan 3 tokoh dari Koalisi Indonesia Maju (KIM). Ketiganya yakni Prabowo Subianto yang merupakan capres dan Ketua Umum Partai Gerindra, Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Pengamat politik Lili Romli menilai pertemuan itu sarat akan makna politis. Meski ketiga pimpinan partai merupakan pembantu atau menteri Jokowi, di tahun politik saat ini penafsiran publik bisa berbeda.

"Terkait dengan pertemuan Presiden dengan Prabowo, Airlangga, dan Zulhas, mestinya pihak istana memberikan penjelasan tentang isi pertemuan itu. Apakah terkait dengang tugas kenegaraan atau masalah lain, yakni terkait pilpres?," ujarnya kepada Media Indonesia, Minggu (7/1).

Baca juga: Jokowi Ajak Zulhas Makan Siang, Ini Hal yang Dibahas

Prof Lili menyebut bahwa bila pertemuan itu menyangkut agenda pilpres, maka netralitas Presiden patut dipertanyakan. Sejak awal Presiden sudah ikut cawe-cawe, kemudian dalam waktu kurang lebih sebulan sebelum hari pencoblosan, Jokowi muncul lagi seolah memberi tanda tertentu.

"Jangan sampai publik menilai yang bukan-bukan bahwa pertemuan tersebut ada hidden agenda untuk calon tertentu. Jika ini yang berkembang, isu itu menjadi tidak baik dan menjadi bola liar bahwa presiden sudah tidak netral," tegasnya.

Baca juga: TPN Paslon 3 Sebut Pemilu 2024 Mengkhawatirkan Mulai dari Masalah Netralitas Hingga Kecurangan

Dia pun menambahkan bahwa kedekatan Jokowi dengan partai-partai pengusung Prabowo-Gibran menberi signal tersendiri bagi PDI Perjuangan. Jokowi sempat tidak mengikuti acara HUT PDI Perjuangan, padahal dia sering mengikuti acara HUT partai koalisi lainnya.

"Saya tidak tahu, apakah kunjungan Presiden ke Filipina tersebut sudah lama diagendakan atau tidak. Jika sudah diagendakan lama, menjadi masuk akal tidak bisa hadir nanti dalam HUT PDIP tersebut. Akan tetapi, jika mendadak atau sengaja kunjungan ke luar tersebut untuk menghindari agar tidak hadir pada HUT PDIP, berarti ikatan batin Jokowi dengan PDIP sudah tidak ada lagi," imbuhnya.

"Namun demikian, apa pun alasannya, mestinya ia menunda kunjungan ke luar negeri tersebut. Bukankah selama ini ia selalu hadir pada acara partai-partai yang melaksanakan HUT, kecuali ia tidak hadir pada partai oposisi. Dalam konteks ini, jangan-jangan PDIP juga sudah dianggap partai oposisi," tandasnya. (Z-10)