KPU: Dua Panelis Debat dari Unhan Bukan Bagian dari Tim Kampanye Paslon

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan 11 panelis yang menyusun pertanyaan debat calon presiden (capres) bukan merupakan bagian dari tim kampanye pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Termasuk dua panelis dari Universitas Pertahanan (Unhan). Anggota KPU RI August Mellaz menyampaikan hal itu saat ditanya keberatan dari calon wakil presiden nomor urut 01 Muhaimin Iskandar.

Menurut Mellaz, saat memastikan kesediaan para pakar menjadi panelis debat capres, pihaknya mensyaratkan beberapa hal. "Termasuk menandatangani pakta integritas dan juga pertanyaan ke beliau-beliau semua, apakah setiap panelis ini bukan menjadi bagian dari tim kampanye atau pelaksana kampanye," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (5/1).

Baca juga: MNC Batal Jadi Satu-satunya TV Penyelenggara Debat Capres

Debat ketiga yang dikhususkan untuk capres mengambil tema pertahanan, keamanan, hubungan international, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. Dua dari 11 panelis itu adalah pakar keamanan Universitas Pertahanan Dr Kusnanto Anggoro dan KSAL 2012-2014 sekaligus Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan Laksamana TNI (Purn) Prof Dr Marsetio.

Keberadaan dua panelis itu disoal oleh Gus Muhaimin sebelumnya. Seperti diketahui, Universitas Pertahanan dikelola oleh Kementerian Pertahanan yang saat ini dipimpin Prabowo Subianto. Selain sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo juga tercatat sebagai capres nomor urut 02.

Baca juga: Debat Ketiga Diprediksi Kompetitif

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menjelaskan, 11 panelis yang direkrut pihaknya berasal dari berbagai macam latar belakang lembaga. Ia meyakini bahwa para panelis memiliki kapasitas serta integritas akademik yang dapat dijaga dan dipertahankan. Penentuan para panelis, sambungnya, juga telah disampaikan KPU dalam rapat kepada tim kampanye pasangan calon maupun televisi penyelenggara.

Di samping itu, Hasyim juga mengatakan 18 pertanyaan yang disusun panelis juga bakal diambil oleh para capres dengan mekanisme bertingkat, yakni mengundi subtema dan nomor urut pertanyaan.

"Kesempatan seperti itu sudah pasti tidak semua pertanyaan juga akan diperoleh. Dan sekali lagi, untuk memperoleh menggunakan mekanisme undi yang saya kira kita sama-sama mengetahui dilakukan secara transparan," tandas Hasyim.

(Z-9)