Rotasi 183 Perwira Tinggi Tak Berkaitan dengan Pemilu, Benarkah?

PANGLIMA TNI Jenderal Agus Subiyanto memutasi perwira tinggi di lingkungan TNI. Adapun mutasi dan promosi jabatan 183 Pati TNI terdiri dari 97 Pati TNI AD, 54 Pati TNI AL dan 32 Pati TNI AU.

Mutasi tersebut dilakukan Agus berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1470/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Menanggapi itu, Direktur Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, mengakui jumlah mutasi perwira tinggi di lingkungan TNI kemarin cukup besar. Namun, Khairul menilai mutasi tersebut tidak ada kaitannya dengan tahapan Pemilu khususnya masa kampanye yang sedang berlangsung.

Baca juga: Panglima TNI Rotasi 183 Perwira Tinggi

“Saya selalu akan dengan senang hati mengingatkan bahwa tidak ada keterkaitan langsung antara tahapan pelaksanaan Pemilu dengan promosi-mutasi dan pergantian pejabat-pejabat di jajaran staf maupun pimpinan di lingkungan TNI,” tegas Khairul kepada Media Indonesia, Rabu (20/12).

“Secara obyektif, tidak ada risiko apapun terkait pergantian pejabat-pejabat TNI dengan kelancaran dan keamanan penyelenggaraan Pemilu,” tambahnya.

Baca juga: Bawaslu Proses Netralitas Ajudan Prabowo ke Mabes TNI

Menurutnya, kerawanan atau tidaknya penyelenggaraan tahapan Pemilu jelas lebih bergantung pada integritas penyelenggara, pemerintah, peserta Pemilu dan masyarakat.

Bahkan, lanjut Khairul, sukses pengamanan Pemilu bukan ditentukan oleh TNI, melainkan sinergi dari banyak institusi, di antaranya ada KPU, Bawaslu, Kemendagri, Polri, TNI, hingga BIN.

“Organisasi itu seperti piramida. Perubahan di level atas tentu saja akan berkonsekuensi diikuti oleh banyak pergeseran secara simultan di level-level bawahnya,” ujarnya.

Jika diselisik, Khairul mengatakan, mutasi terbaru ini ditandai dengan pengisian sejumlah jabatan yang kosong dan segera kosong karena pejabatnya akan pensiun. “Kebetulan cukup banyak, mulai dari bintang tiga ke bawah. Baik di lingkungan TNI sendiri, maupun di sejumlah kementerian/lembaga yang diisi oleh personel TNI seperti Kemhan, Kemenkopolhukam, BIN, Lemhannas dan lain-lain,” tuturnya.

Khairul melihat mutasi perwira tinggi TNI sebagai wujud konsolidasi organisasi. Terutama berkaitan dengan kehadiran Panglima TNI dan KSAD baru.

Hal ini tidak terlepas dari kebutuhan untuk mengisi formasi dengan personel-personel yang dipandang akan lebih cocok dan selaras dalam rangka akselerasi agenda-agenda kerja prioritas jajaran.

“Selain pertimbangan-pertimbangan kelayakan dan kepatutan yang normal dalam pembinaan karir personel, misalnya terkait tour of duty, tour of area, prestasi dan sebagainya,” tandasnya. (Z-10)