Soal PKPU Hitakara, MA Diminta Periksa Majelis Hakim

MAHKAMAH Agung (MA) diminta memeriksa majelis hakim yang memailitkan PT Hitakara. Pihak Hitakara berdalih tak memiliki utang tapi diputus pailit oleh majelis hakim.
 
Permintaan ini disampaikan tim advokasi PT Hitakara dengan melayangkan surat pengaduan dan perlindungan hukum ke MA.

Baca juga: Relawan Sandi Gelar Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar di Pangandaran
 
“Agar kesalahan majelis hakim (perkara 63/PDT.SUS-PKPU/2022.PN.Niaga SBY terkait pailit dan PKPU) yang telah merugikan hak dan kepentingan PT Hitakara dapat menjadi perhatian MA, karena hal ini tidak dapat dibiarkan,” kata Livia dalam keterangan tertulis, Kamis (30/11).

Livia menyebut sejak awal, pengajuan permohonan PKPU oleh Linda Herman, Tina, dan Nofian Budianto, pada 28 September 2022, sudah salah pihak atau error in personal.
 
“Karena sejatinya PT Hitakara ini, yang dimohonkan PKPU bukan lah debitur. Sehingga bagaimana mungkin, PT Hitakara yang bukan debitur dari pemohon, kemudian dinyatakan PKPU, yang berakhir pailit. Ini yang sangat merugikan kami,” jelas dia.

Livia berharap putusan perkara 63/PDT.SUS-PKPU/2022.PN.Niaga SBY terkait pailit dan PKPU dapat dibatalkan demi tegaknya keadilan.

Baca juga: Kontras Sebut Dokumen Visi-Misi Amin Memuat Dimensi HAM
 
Dia menegaskan keadilan perlu ditegakkan agar tidak ada lagi preseden kesalahan yang dibuat majelis hakim perkara 63/PDT.SUS-PKPU/2022.PN.Niaga SBY.
 
“Agar putusan PKPU dan pailit ini dapat dibatalkan demi tegaknya keadilan dan agar tidak ada lagi preseden kesalahan yang dibuat oleh majelis hakim,” beber dia. (Medcom.id/Nov)