Kentongan Bambu, Dukungan untuk Anies-Muhaimin sudah Menyebar ke Pelosok Tanah Air

Rakernas Rumah Zakat, Menko PM Ajak Lembaga Filantropi Terus Bergerak Bersama Pemerintah

Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan  untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat

Sekalipun Sudah Pensiun, Eks Sekjen Kemenaker Terima Uang Pemerasan TKA

Budi mengatakan KPK menduga Hery Sudarmanto yang merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan TKA (RPTKA), menerima uang hasil dugaan pemerasan sejak 2010.

Cak Imin: Pemerintah Fokus Rekontruksi Pascabencana Sumatra

Cak Imin menegaskan bahwa fase pemulihan pasca tanggap darurat harus dimulai dengan langkah-langkah pemberdayaan yang terintegrasi. 

Cak Imin Sebut Pernyataan Prabowo Bahwa PKB Harus Diawasi Hanya Candaan Biasa

Muhaimin Iskandar langsung menepis anggapan bahwa pernyataan Presiden tersebut merupakan sinyal kekhawatiran terhadap manuver politik PKB.

Kemenko PM Pulangkan 27 Warga Jateng-Banten Terdampak Bencana Aceh

Kemenko PM kembali memfasilitasi kepulangan puluhan warga Jawa Tengah (Jateng), Banten, dan Jawa Barat tenaga kerja penderes getah pinus yang terdampak bencana Aceh ke daerah asalnya.

Menko PM Matangkan Program SMK Go Global, Targetkan 500 Ribu Lulusan SMK Jadi PMI di Luar Negeri

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menegaskan keseriusan pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang terampil.

NasDem Respons Gerakan Rakyat Dorong Anies Jadi Capres 2029

Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.

KPU Harus Lebih Cermat dan Jangan Berpihak

empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan

Dibatalkan tak Cukup, KPU Harus Jelaskan Alasan Keputusan Rahasiakan Data Capres-cawapres

KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. 

Bikin Gaduh Soal Dokumen Capres-Cawapres, Ketua KPU Akhirnya Minta Maaf

KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif. 

KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan Dokumen Capres-Cawapres

Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,

DPR Diminta Panggil KPU soal tidak Buka 16 Dokumen Capres-Cawapres

KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.

Memikirkan Indonesia Bersama Sukarno dan Megawati

Kohesivitas Sosial Indonesia-Singapura

Trump dan Dunia di Tepi Jurang

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia