Tak Ada Pengkhianatan atas Terpilihnya Cak Imin sebagai Cawapres Anies

PENELITI senior Pusat Riset Politik (PRP) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, menilai tak ada pengkhianatan atas piagam kerja sama tiga partai politik pengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden dengan dipilihnya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin seb/ agai calon wakil presiden (cawapres)

Sebab, piagam yang ditandatangani Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu pada 14 Februari 2023 itu memberikan mandat penuh kepada Anies untuk memilih pendampingnya.

"Kalau murni leterlek dibaca dari sisi piagamnya, nggak ada yang dikhianati itu," kata Firman kepada Media Indonesia, Sabtu (2/9).

Baca juga: Muhaimin Ziarah Ke Makam Sunan Ampel Sebelum Deklarasi

Menurut Firman, pengkhianatan yang dituding Partai Demokrat atas deklarasi Anies-Cak Imin datang dari penafsiran aktivitas politik di luar piagam tersebut. Partai Demokrat, sambungnya, merasa dikhianati karena memiliki harapan yang tinggi mendapatkan posisi prestisius dalam koalisi pengusung Anies.

Sebelumnya, Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung Anies sebagai calon presiden dalam kontestasi Pilpres 2024. Setelah Anies diduetkan dengan Cak Imin, Partai Demokrat mencabut dukungannya terhadap Anies.

Baca juga: Jelang Deklarasi, Cak Imin Mengaku Berniat Mengabdi ke Negara

"Kalau memang berkhianat, saya kira PKS pun akan bereaksi negatif, tapi kan di perjanjian (piagam) itu jelas, (penentuan cawapres) diserahkan ke Anies," terang Firman.

Kendati demikian, ia dapat memahami rasa kekecewaan Partai Demokrat dan sikap setia PKS untuk bertahan mendukung Anies. Ia berpendapat, level harapan PKS dalam KPP tidak setinggi Partai Demokrat.

"Ada sikap nothing to lose dari PKS karena bagi PKS yang terpenting Anies jadi presiden," tandasnya. (Z-9)