Seleksi Komisioner Daerah Tertunda, Ketua Bawaslu Klaim Sistemnya Diretas

KETUA Bawaslu RI Rahmat Bagja berdalih sistem yang dimiliki pihaknya diretas, sehingga penetapan dan pelantikan anggota Bawaslu di 514 kabupaten/kota tertunda. Peretasan itu, lanjutnya, mengakibatkan proses unggah data dan berkas-berkas calon komisioner Bawaslu kabupaten/daerah tertunda.

"Ada laporan dari teman-teman di Biro SDM sistem kita di-hack, diserang dari luar, sehingga uploading data mengenai siapa orang ini, berkas-berkasnya, itu terhambat," aku Bagja di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (18/8).

Di samping itu, Bagja juga mengatakan pihaknya berhati-hati dalam proses penyeleksian komisioner Bawaslu kabupaten/kota. Salah satunya dengan mencermati terafiliasi atau tidaknya calon komisioner tersebut dengan partai politik.

Proses penundaan dan pelantikan anggota Bawaslu kabupaten/kota mendapat sorotan belakangan ini. Sebab, masa jabatan komisioner sebelumnya telah berakhir pada Senin (14/8). Namun, Bagja menyebut tidak terjadi kekosongan jabatan dengan penundaan itu. Sebab, jabatan komisioner Bawaslu kabupaten/kota diambil alih oleh Bawaslu provinsi.

Sampai hari ini, Bagja menyebut Bawaslu kabupaten/kota periode 2023-2028 di tujuh provinsi telah ditetapkan. Ketujuhnya adalah Sumatera Barat, Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.

Baca juga: Perludem Desak Caleg Buka CV

"Kami harapkan besok akan dilantik dan juga besoknya lagi mereka sudah kembali pulang, karena kemungkinan akan ada sengketa pencalonan, khususnya pencalonan DPRD kalau misalnya DCS-nya dinyatakan TMS oleh KPU," tandas Bagja. (Tri/Z-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Abdillah M. Marzuqi