Mayoritas Publik Ingin Program Jokowi Dilanjutkan oleh Presiden 2024

SEBANYAK 57 persen publik ingin presiden baru bisa melanjutkan program yang sudah dijalankan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hanya 33 persen publik yang tak mau program Jokowi diteruskan.

Sebanyak 33 persen publik menginginkan presiden baru mengubah Program Presiden Jokowi. Sementara mayoritas publik, 57 Persen, ingin presiden baru bisa melanjutkan program yang telah dijalankan Pemerintahan Jokowi.

"(Sebanyak) 10 persen sisanya belum menjawab," ujar Direktur Riset SMRC, Deni Irvani, saat merilis hasil survei soal persepsi pemilih kritis tentang keberlanjutan program Jokowi, Selasa, (9/5). 

Baca juga : PAN Bela Sikap Jokowi di Pemilu 2024

Deni menjelaskan sikap pemilih kritis ini konsisten dalam dua kali survei pada April 2023 dan Mei 2023. Publik yang ingin calon presiden (capres) melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi sebesar 57-59 persen.

Deni menjelaskan aspirasi ini berhubungan dengan evaluasi pemilih terhadap kinerja Jokowi sebagai Presiden. Dari 78,8 persen yang puas dengan kinerja Presiden Jokowi, sebesar 64 persen menginginkan capres yang bisa melanjutkan program Jokowi. Sebaliknya, ada 18,1 persen yang tidak puas dengan kinerja pemerintah dan 61 persen di antaranya menginginkan capres yang akan mengubah program pemerintah.

Baca juga : Jokowi Alami Konflik Kepentingan Politik 2024

Dari survei ini, Deni menyimpulkan kinerja pemerintah saat ini akan berpengaruh terhadap elektabilitas para bakal calon presiden. “Jika kinerja pemerintah Jokowi ke depan dinilai semakin positif maka capres pengusung tema keberlanjutan akan mendapat dukungan lebih besar. Sebaliknya, jika kinerja Presiden merosot, capres pengusung tema perubahan akan mendapat keuntungan,” ujar dia.

Deni menjelaskan pemilih kritis adalah pemilih yang punya akses ke sumber-sumber informasi sosial-politik secara lebih baik karena memiliki telepon atau cellphone. Sehingga, mereka bisa mengakses internet untuk mengetahui dan bersikap terhadap berita-berita sosial-politik.

Mereka umumnya adalah pemilih kelas menengah bawah ke kelas atas, lebih berpendidikan, dan cenderung tinggal di perkotaan. Mereka juga cenderung lebih bisa mempengaruhi opini kelompok pemilih di bawahnya. Total pemilih kritis ini secara nasional diperkirakan 80 persen.

Survei ini dilakukan kepada 925 responden pada 2-5 Mei 2023. Pemilihan sampel dalam survei ini dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD). RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak.

Margin of error survei diperkirakan kurang lebih 3,3 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, asumsi simple random sampling. Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih. (Z-8)