Perlu Penguatan Sistem Pemilu dengan Sosialisasi ke Golongan Muda

PERLU penguatan sistem pemilu oleh para pihak terkait dan partisipasi masyarakat yang ideal. Penyelenggara diharapkan menjamin kepastian pemilu, karena masyarakat masih menunggu fiksasi sistem yang diterapkan.

Pengamat intelijen dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro menyampaikan itu dalam Deep Talk Indonesia Serial Ramadan yang digelar Majelis Dzikir Hubbul Wathon (MDHW) bersama Gerakan Indonesia Optimis (GIO) juga CISS (Centre of Intelligence Strategic Studies) di kantor GIO, Jakarta, Jumat (7/4). Diskusi melalui Deep Talk Indonesia ini dimaksudkan untuk meninjau kerawanan pemilu 2024 sehingga melahirkan solusi sebagai langkah preventif terhadap potensi ancaman penyelenggaraan Pemilu 2024, seperti polarisasi masyarakat, disinformasi, serta penyebaran konten hoaks.

"Mari kita jadikan agenda lima tahunan (Pemilu 2024) ini sebagai momentum yang menumbuhkan kesadaran politik elektoral yang sehat," kata Simon, sapaan akrabnya. "Bagaimanapun keputusan yang dikeluarkan oleh penyelenggara (KPU), kita sebagai masyarakat tetap harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan sesama anak bangsa."

Baca juga: Muncul Wacana Koalisi Besar, KIB Bantah Retak

Simon menambahkan bahwa selain penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, sinergisitas TNI-Polri juga merupakan pilar penting yang harus tegak di tengah-tengah kontestasi akbar lima tahunan itu. Ia berdalih di periode lalu, sinergisitas TNI-Polri berhasil mengawal penuh jalannya pesta demokrasi di 2019 yang dapat dijadikan sebagai referensi tahun depan. 

Masyarakat sangat berharap agar proses ini tetap dijaga dan lestari guna mewujudkan nilai yang terkandung dalam Pancasila. "Soliditas dan sinergisitas TNI-Polri merupakan bagian dari manifestasi institusi keamanan dan pertahanan negara yang berdaulat serta memperkokoh implementasi yang terkandung dalam Pancacila ke-3 Persatuan Indonesia," tandas Simon. 

Baca juga: Bawaslu Sia-Sia Telusuri Pembagian Amplop PDI Perjuangan di Masjid

Anggota Komisi II DPR Yanuar Prihatin yang akrab disapa Yanuar memaparkan sejumlah hal yang terjadi di parlemen.
Menurutnya, nuansa perpolitikan di Indonesia sedang kuat membahas pelaksanaan pemilu yang tepat waktu. Sebab, hal itu merupakan amanat konstitusi sebagai agenda lima tahunan yang wajib dilaksanakan. "Kita sedang berupaya kuat bersama dengan penyelenggara untuk menetapkan penyelenggaraan pemilu tepat waktu," kata Yanuar.

Pemilu yang diadakan di era keterbukaan memungkinkan segala potensi yang melemahkan pemilu terjadi di media, khususnya media sosial. Dalam hal ini, KPI harus siap menghadapi gegap gempita yang terjadi di media. "KPI sebagai pelaksana undang-undang diamanatkan menjadi pengawas lalu lintas media yang ideal," kata Komisioner KPI, Mimah Susanti.

Dari sisi kewenangan, KPI akan terus berusaha mengupayakan terwujudnya lalu lintas dunia maya yang baik, sebab dampak dari kontestasi akbar politik periode lalu banyak menyasar ruang media. Karenanya, penting bagi KPI untuk menjalin kemitraan strategis bersama lembaga negara maupun swasta guna mewujudkan media yang ramah saat Pemilu 2024 berlangsung. "Kami (KPI) akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjalin kemitraan strategis dengan lembaga (negara) maupun swasta untuk menciptakan Pemilu 2024 yang berintegritas dan damai sesuai arahan Presiden," kata KPI.

Direktur Arus Survei Indonesia (ASI) Ali Rif'an memaparkan sejumlah pandangan tentang situasi strategis khususnya yang berkembang kuat di akar rumput. Menurutnya, masyarakat hari ini telah lebih tanggap terhadap isu politik elektoral. "Di era arus lalu lintas informasi yang borderless, masyarakat kita sudah lebih tinggi pengetahuannya akan penyelenggaraan pemilu," ujar Ali Rif'an.

Ali juga menyampaikan bahwa stakeholders terkait penyelenggaraan pemilu harus mengoptimalkan sistem sosialisasi yang lebih terkini guna menyasar milenial sebagai pemilih terbanyak. "Penguatan sistem oleh stakeholders, (dalam hal ini) khususnya KPU, harus dapat menyajikan sosialisasi yang dikemas untuk golongan muda sebagai pemilih terbanyak yang mencapai 55% hingga 60% dan pengguna internet maupun media sosial yang mencapai angka 200 jutaan pengguna," kata Ali. (RO/Z-2)