BAKAL calon presiden (capres) Anies Baswedan dinilai perlu menggandeng figur dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai pendampingnya. Namun, sosok tersebut harus bisa menghentikan potensi serang politik identitas.
"Anies juga membutuhkan penguatan dari segmen Nahdliyyin untuk menguatkan narasi moderatisme keislaman dan keindonesiaan. Sehingga ia bisa menghentikan serangan politik lawan yang menyerangnya dengan narasi politik identitas," kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic), Ahmad Khoirul Umam, melalui keterangan tertulis dikutip Kamis (30/3).
Umam mengatakan elektabilitas Anies sejatinya masih moncer di sejumlah wilayah. Yakni, Sumatra, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Baca juga: Peluang Cawapres Anies dari NU, Partai NasDem Perhitungkan Khofifah
Sayangnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur, elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu masih lemah. Dengan demikian, memilih bakal calon wakil presiden (cawapres) dari kalangan NU untuk mendongkrak pemilih di wilayah kantong suara besar tersebut dinilai tepat.
"Untuk bisa meningkatkan elektabilitas Anies di Jawa Tengah dan Jawa Timur, maka salah satu solusinya dibutuhkan tokoh cawapres dari segmen Nahdlatul Ulama (NU)," ucap Umam.
Baca juga: NasDem Sambut Positif Bila Golkar Merapat ke Koalisi Perubahan
Kendati demikian, Umam belum melihat nama-nama politikus Nahdliyyin yang memiliki bekal elektabilitas memadai. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dinilai belum mampu.
"Meskipun punya kartu truf suara PKB di parlemen, namun tetap memiliki elektabilitas yang belum memadai. Sehingga nasib pencawapresannya hingga kini seolah masih digantung oleh Prabowo Subianto (Gerindra berkoalisi dengan PKB)," ucap Umam.
Figur lain yakni Menko Polhukam Mahfud MD tidak memiliki kendaraan politik riil di parlemen yang siap menjamin dan mendukungnya. Sedangkan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga dinilai belum mumpuni mendampingi Anies.
"Selain tidak memiliki partai pengusung, juga disebut-sebut memiliki kendala berupa isu hukum yang berpotensi menjegalnya jika memaksakan diri berlaga di kontestasi nasional," kata Umam. (Z-3)
