Bawaslu Mulai Petakan Potensi Kerawanan Pemilu di 3 DOB Papua

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mulai meyusun indeks kerawanan pemilu yang akan digunakan pada 2024. Anggota Bawaslu Herwyn JF Malonda menuturkan tiga provinsi pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di Papua turut menjadi perhatian. Pasalnya Papua masuk dalam zona merah dengan potensi kerawanan tinggi saat pemilu.

"Penambahan DOB Papua bakal berimbas terhadap kebutuhan jajaran pengawas pemilu sekaligus tantangan bagi Bawaslu dalam melakukan pencegahan dan pengawasan," ujarnya melalui siaran pers yang dikutip, Jumat (15/7).

Tiga DOB hasil pemekaran di Provinsi Papua yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan. Herwyn menambahkan Bawaslu tengah menghitung perkiraan jumlah anggota Bawaslu provinsi di 3 DOB tersebut. Ia memperkirakan, setiap daerah otonomi baru membutuhkan 50 orang pegawai. Selain itu, ia mengatakan rekrutmen anggota Bawaslu Provinsi juga akan berimplikasi pada anggaran yang mencangkup gaji, tunjangan pengawas, kantor dan lain-lain.

Baca juga: Soal Daftar Pemilih, Bawaslu Minta KPU Perhatikan Kelompok Rentan

Di samping 3 DOB di Papua, sambung Herwyn, akan ada Ibu Kota Negara (IKN) yang kerawanannya perlu dipetakan. Pelaksanaan pemilu 2024 di IKN, terangnya, hanya memilih presiden dan calon presiden, anggota legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sementara untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024, IKN tidak ikut serta sebab Kepala Otorita IKN ditunjuk oleh presiden.

"Sebagai daerah baru, IKN akan memiliki daerah pemilihan (dapil) sendiri. Namun akan beririsan dengan dapil untuk Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi terdampak yaitu Kalimantan Timur dan DPRD Kabupaten terdampak yaitu Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar)," tukasnya.

Data Bawaslu terkait indeks kerawanan Pemilu (IKP) 2019 yang dirilis 25 September 2018 menunjukkan Papua merupakan wilayah paling tinggi tingkat kerawanannya. IKP Papua mencapai 55,08. Indeks kerawanan dibagi dalam empat kriteria yakni penyelenggara yang bebas dan adil (berkaitan dengan independensi KPU, Bawaslu, dan DKPP), dimensi kontestasi (berkaitan dengan partai peserta pemilu), dimensi konteks sosial politik, dan dimensi partisipasi politik.(OL-5)