DUKUNGAN untuk Erick Thohir maju sebagai presiden di Pilpres 2024 terus meluas. Relawan Erick Thohir Sahabat (ETOS) Indonesia menyatakan dukungannya terhadap Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Bandar Lampung.
Selain mendeklarasikan dukungan di hadapan lebih dari 1.000 relawan di Lampung, deklarasi serupa juga digelar di beberapa provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Ke depan, para pengurus wilayah dan cabang yang telah mendeklarasikan dukungannya ini akan berupaya untuk meningkatkan elektabilitas Erick Thohir di tengah masyarakat Indonesia.
Ketua Umum DPP Etos Indonesia, Andi Desfiandi Alfian mengatakan, Erick Thohir adalah sosok yang cocok dan tepat untuk melanjutkan estafet kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang akan berakhir pada 2024 mendatang.
Selain itu, para relawan juga menilai dan meyakini bahwa upaya meningkatkan elektabilitas Erick Thohir dapat menarik dukungan dari sejumlah partai lainnya.
“Kinerja Erick Thohir tidak bisa disanksikan lagi. Kami melihat dengan mata hati di mana kinerja Erick Thohir dan kedekatan dengan masyarakat, baik terobosannya di bidang kinerja sebagai Menteri BUMN,” ujar Andi dalam keterangannya, Kamis (31/3).
Andi pun mengungkapkan, capaian, prestasi dan kinerja Erick Thohir adalah satu hal yang perlu diapresiasi karena bisa dirasakan masyarakat.
Andi juga menerangkan bahwa ETOS Indonesia begitu terbuka kepada seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki visi dan misi yang sama, serta ingin memberikan dukungan agar Erick Thohir maju dan menang di 2024.
"ETOS Indonesia akan terus memantapkan dan menjaring relawan dan siapapun yang memiliki visi yang sama, kita bisa bergerak bersama-sama, sehingga kerja nyata hadir di tengah masyarakat dengan optimisme," jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal ETOS Indonesia Ary Meizari Alfian, mengatakan, pihaknya akan terus mendukung Erick Thohir agar maju dan menang sebagai Capres 2024.
"ETOS Indonesia juga siap untuk mensosialisasikan dan mengenalkan Erick Thohir sebagai calon Presiden dengan cara-cara yang beretika serta tidak bertentangan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku," kata Ary. (OL-13)
Baca Juga: Praja IPDN Diminta Jadi Perekat Sosial bagi Masyarakat Indonesia
