PENGURUS Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) mengatakan calon anggota Komnas HAM RI Periode 2022-2027 diharapkan memiliki resiliensi tinggi dalam menghadapi tantangan pemajuan dan penegakan hak asasi manusia di di tanah air.
"Calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027 menghadapi sederet pekerjaan rumah (PR) atas penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Dengan demikian, rakyat Indonesia membutuhkan calon anggota Komnas HAM yang responsif dan adaptif atas isu HAM," jelas Wakil Sekretaris Jendral PB PMII Bidang Politik, Hukum dan HAM Hasnu, Minggu (27/2).
Hasnu mengatakan calon anggota Komnas HAM yang baru memiliki kompleksitas masalah. Ia mengakui, nantinya sejumlah anggota Komnas HAM akan menghadapi tantangan hak asasi manusia yang semakin variatif yang mengharuskan Komas HAM RI lebih responsif dan adaptif dengan kapasitas yang kuat.
Baca juga: Pemerintah Segera Dalami Rekomendasi Komnas HAM soal Wadas
Ke depannya, kata Hasnu, anggota Komnas HAM harus sanggup melakukan mapping terkait gambaran isu hak asasi manusia seperti kelanjutan proses penyelesaian pelanggaran HAM yang berat agar tidak tidak berulang.
Kemudian, jelas Hasnu, anggota Komnas HAM juga mampu mengidentifikasi terkait persoalan hak asasi manusia dewasa ini seperti menyempitnya ruang demokrasi dan kebebasan sipil sebagai dampak defisit demokrasi.
Bahkan, ungkap Hasnu, isu HAM juga berkembang meluas pada krisis ekologis sebagai dampak perubahan iklim dan pembangunan eksploitatif yang berdampak pada kian menyempitnya ruang hidup (hak ekonomi dan sosial).
Di lain aspek, kata Hasnu, era disrupsi seperti sekarang ini, isu HAM juga berkembang secara signifikan pada setiap lapisan umat manusia seperti.
Maka kemudian, lanjut Hasnu, anggota Komnas HAM wajib memiliki wawasan soal kebutuhan mutakhir terkait perlindungan data pribadi, selanjutnya menguatnya aktor nonnegara, khususnya korporasi yang berpengaruh besar pada perubahan hubungan negara dengan masyarakat dalam relasi kontrak sosial.
Hal lain yang tidak kalah penting, ungkap Hasnu, soal risiko keamanan dan konflik, baik terkait dengan tantangan baru ekstremisme kekerasan maupun faktor lainnya (Papua, pembangunan ekonomi, konflik agraria, kekerasan aparat negara terhadap kelompok sipil dan lain-lain).
PB PMII juga, jelas Hasnu sangat berharap agar kedepannya Komnas HAM memperkuat partisipasi politik masyarakat sipil dalam rencana aksi HAM.
Hal ini, jelas Hasnu, agar Komnas HAM tidak terjebak dalam proseduralisme. Kemudian, Komnas HAM sanggup melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan dan marjinal, untuk memastikan mereka mendapatkan akses dan perlindungan yang setara.
“PB PMII mendorong Komnas HAM untuk mendapat Komisioner yang mampu memperkuat kembali kelembagaan Komnas HAM yang lebih baik, dan mampu bekerja secara optimal dengan tetap mempertahankan independensinya, pada gilirannya menghasilkan anggota yang responsif dan adaptif," pungkas Hasnu. (RO/OL-1)
