Ini Keuntungan RI Pascarebut FIR dari Singapura

INDONESIA mendapat keuntungan seusai kesepakatan penyesuaian pelayanan ruang udara atau Flight Information Region (FIR) dengan Singapura. Itu terkait pelayanan navigasi di atas wilayah Kepulauan Riau dan Natuna.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Novie Riyanto menjelaskan salah satu keuntungan, yakni Indonesia tidak perlu lagi mengantongi flight clearance atau izin terbang di atas wilayah Natuna.

"Benefitnya banyak sekali. Contohnya, apabila pesawat kita terbang dari Natuna mau ke Bandara Halim (Jakarta), itu yang dulu harus mendapatkan clearance, sekarang tidak perlu lagi," ungkapnya dalam seminar virtual, Kamis (3/2).

Baca juga: Kesepakatan FIR akan Diakui Secara Internasional

Seluruh ruang udara di atas teritorial Indonesia atau di Kepulauan Riau dan Natuna dikontrol oleh FIR Jakarta dan bertambah luas FIR sebesar 250 ribu kilometer persegi. "Kalau pesawat kita mau patroli di daerah situ, tidak diperlukan clearance dari negara lain," kata Novie.

"Termasuk pesawat Bea Cukai. Kerahasiaan, keamanan ditanggung oleh kita sendiri, tidak perlu memberitahukan negara lain," imbuhnya.

Novie menjelaskan bahwa Indonesia sudah lama berunding dengan Singapura soal pengambilalihan ruang udara di Kepulauan Riau dan Natuna sejak 1995. Namun, proses tersebut tidak berjalan optimal.

Baca juga: Ada Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura, Menkumham: Permudah Kejar Obligor BLBI

"Perundingan itu tidak efektif karena mendapatkan tentangan atau diveto lah oleh salah satu negara tetangga kita juga. Kita bertemu lebih dari 40 kali untuk mendiskusikan soal pendelegasian ini," pungkasnya.

Diketahui, kesepakatan FIR tersebut ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dengan Menteri Transportasi Singapura S. Iswaran, yang disaksikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong di Pulau Bintan, Kepulauan Riau.(OL-11)