NEWSTICKER

Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T

Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden

Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T

Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid

Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

KPK Kirim Orang untuk Bantu Emir Moeis Isi LHKPN

Candra Yuri Nuralam

19/8/2021 07:33

KPK Kirim Orang untuk Bantu Emir Moeis Isi LHKPN — Ilustrasi KPK(MI)

DEPUTI Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyampaikan jika pihaknya mengirim orang untuk membantu Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda Emir Moeis mengisi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Hingga kini, LHKPN Emir Moeis belum diserahkan.

"Pak Emir Moeis lagi komunikasi dengan tim kita, karena beliau biasanya yang baru-baru itu (enggak mengerti) gimana mengisinya (LHKPN)," kata Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (18/8).

Pahala mengatakan langkah itu dilakukan untuk menjemput bola. KPK ingin Emir Moeis menyerahkan LHKPN karena sudah menjadi komisaris.

"Kita kirim tim khusus membantu, sejam kelar. Kita bilang saja dia perlunya apa-apa saja, jadi lagi komunikasi," ujar Pahala.

Baca juga: Jadi Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda, Eks Koruptor Diminta Lapor LHKPN

Sebelumnya, Emir Moeis ditunjuk sebagai komisaris PT Pupuk Iskandar Muda, anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero). Emir diminta melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN ).

Emir terakhir kali melaporkan kekayaannya pada 26 Januari 2010 saat berstatus sebagai anggota DPR. Politikus PDI Perjuangan itu menjabat sebagai anggota DPR sampai 2014.(OL-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Siti Retno Wulandari

Berita Lainnya

Harta Kekayaan Rini Soemarno Capai Rp128,9 Miliar, Eks Menteri BUMN yang Diperiksa KPK
06/2/2026 16:26
Harta Rini Soemarno tercatat sebesar Rp128,9 miliar.
Profil Yaqut Cholil Qoumas: Tersangka Korupsi Kuota Haji & Harta Kekayaannya
09/1/2026 21:21
Profil dan harta Yaqut Cholil Qoumas, eks Menag yang jadi tersangka KPK kasus korupsi kuota haji. Simak riwayat dan kekayaannya.
KPK Selidiki Status Aset Ridwan Kamil yang tidak Tercatat di LHKPN
06/1/2026 20:25
KPK mendalami kepemilikan aset eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang belum tercatat dalam LHKPN. Penelusuran dilakukan terkait dugaan korupsi pengadaan iklan dan kesesuaian laporan
Tempat Usaha Ridwan Kamil tak Dicantum di LHKPN, KPK: Kami Telusuri
25/12/2025 10:47
KPK menyampaikan bahwa pihaknya tengah menelusuri sejumlah aset tidak bergerak milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) yang diduga belum tercantum dalam LHKPN.
Banyak Aset tak Dilaporkan, KPK Usut LHKPN Ridwan Kamil untuk Kasus Bank BJB
25/12/2025 09:27
KPK mengusut LHKPN mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK). Diduga ada aset yang tak dilaporkan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB.
KPK Pastikan Bakal Telusuri Informasi Aliran Uang Ridwan Kamil ke Sejumlah Pihak
25/12/2025 08:53
KPK memastikan akan menelusuri informasi aliran uang kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank BJB yang menjerat Ridwan Kamil atau RK ke sejumlah pihak
BUMN Kelola Lahan Sitaan Negara, Istana: Tak akan Saingi Swasta
11/2/2026 06:52
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru untuk mengelola lahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
Ketimpangan BUMN di Kaltim Disorot, Rieke Diah: Jangan Jadikan Daerah Sekadar Ladang Eksploitasi
11/2/2026 00:35
DI tengah melimpahnya sumber daya alam Kalimantan Timur, ironi justru mencuat dari wajah sosial masyarakatnya.
Saksi Mahkota Sebut Pertamina Raup Manfaat Rp 17 Triliun dari Terminal BBM OTM
10/2/2026 16:42
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
Alih Kelola Izin 28 Perusahaan yang Dicabut di Sumatra ke BUMN Ditolak
09/2/2026 22:30
JARINGAN Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menolak rencana pemerintah untuk mengalihkan pengelolaan izin 28 perusahaan yang dicabut ke badan usaha milik negara (BUMN).
Akademisi UIN Jakarta Raih Doktor di UI, Bedah Akuntabilitas BUMN Pasca-Danantara
09/2/2026 21:39
Disertasi yang dipertahankan Fathudin dalam meraih gelar Doktor Ilmu Hukum tidak sekadar berkontribusi pada pengembangan teori hukum administrasi negara.
Prabowo Kembali Singgung Korupsi, Kejagung Langsung Bidik Eks Pejabat BUMN
09/2/2026 21:33
Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.

LOAD MORE

Opini

Konsolidasi Masyarakat Sipil: Kunci Menghadapi Penyempitan Ruang Demokrasi Indonesia
12/2/2026 11:14
Kesehatan Jemaah Haji
12/2/2026 05:10
Meneguhkan Asta Cita Melalui Konsolidasi Nasional Dikdasmen
12/2/2026 05:05

LOAD MORE

Kolom Pakar

Kompromi Bersyarat Prabowo-Ormas Islam
09/2/2026 05:00
Memulihkan Kepercayaan Pelaku Pasar
02/2/2026 05:00
Dingin Davos, Hangat Harapan: Prabowo-nomics dan Pembangunan Manusia
26/1/2026 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved