Survei: Risma Dipersepsikan Berkinerja Terbaik Disusul Erick dan Sandiaga

MENTERI Sosial Tri Rismaharini menempati urutan teratas penilaian masyarakat dalam kategori menteri dengan kinerja memuaskan. Hasil terungkap dari hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) terhadap 1.200 responden pada 2-10 Agustus 2021 menunjukan bukti tersebut. Pemilihan responden menggunakan teknik multistage random sampling. Tingkat akurasi survei mencapai 97% dengan pengukuran kesalahan atau sampling error sekitar 2,5 %.

"Tingkat kepuasan kinerja Tri Rismaharini sebesar 57,5%," ujar ujar Direktur Eksekutif IPODedi Kurnia Syah pada diskusi virtual bertajuk Pandemi dan Konstelasi Politik 2024, Sabtu (14/8).

Hadir pada kesempatan itu Politisi Golkar Melki Laka Lena, Politisi PKB Jazilul Fawaid, Politisi Demokrat Syarief Hasan, Politisi PAN Viva Yoga Muladi dan Politisi Gerindra Habiburokhman.

Menurut dia, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir juga dianggap berkinerja bagus. Hal itu berdasarkan penilaian 54,2%. Kemudian disusul Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga mendapat respons positif dalam survei tersebut. Sebanyak 41,4% responden menilai eks Wakil Gubernur DKI Jakarta itu berkinerja baik.

Selain berkinerja bagus, IPO melihat tingkat ketidakpuasan responden terhadap kinerja anggota Kabinet Indonesia Maju (KIM). Paling tinggi ditempati Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. Sebanyak 49 % responden menilai kinerja politikus PDIP itu tidak memuaskan.

Selanjutnya, Menteri Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Tingkat ketidakpuasan terhadap kinerja Teten mencapai 46,1 %. Kinerja Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah juga mendapat rapor merah dalam survei tersebut. Sebanyak 44,5% responden menilai kinerja politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak memuaskan.

Tak mengherankan ketiga pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu dinilai harus diganti. "Nama Yasonna menduduki peringkat teratas menteri yang harus diganti dari sektor politik, hukum, dan keamanan. Lalu, Ida Fauziah dan Teten menduduki peringkat menteri yang harus diganti di sektor ekonomi," pungkasnya. (OL-8)