DPR RI akan menggelar uji kelaikan dan kepatutan calon Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Komisaris Jendera Listyo Sigit Prabowo pada Rabu (20/1). Wakil rakyat perlu meminta pengganti Jenderal Idham Azis menjawab seluruh pertanyaan hingga tataran teknis.
"Pertama harus ditagih apa yang menjadi gagasan utama calon Kapolri dalam mereformasi kepolisian. Jawaban tidak hanya dalam tataran ide melainkan sampai ke hal yang sifatnya teknis," ujar Peneliti Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK) Agil Oktaryal kepada Media Indonesia, Minggu (17/1).
Menurut dia, DPR yang bertugas menyampaikan aspirasi masyarakat perlu mendalami rencana kerja Listyo secara mendalam. Termasuk pula gagasan Listyo dalam membersihkan intansi kepolisian dari korupsi.
Kemudian legislator perlu memastikan langkah strategis dan humanis yang bisa dilakukan kepolisian di bawah Listyo terhadap kelompok-kelompok tertentu yang dipandang intoleran.
"Juga mengenai kasus-kasus yang jalan di tempat, atau yang belum tuntas penyelesaiannya seperti kasus penyiraman air keras ke (Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK) Novel Baswedan dan teror terhadap penyidik KPK lainnya," paparnya.
Baca juga: Listyo harus Perkuat Komitmen Pemberantasan Korupsi
Selain itu, lanjut Agil, yang perlu dipastikan DPR terhadap Listyo mengenai pencegahan maupun penindakan terhadap kehawatiran adanya kerugian negara saat pengadaan barang dan jasa untuk penanganan pandemi covid-19.
Terkait banyaknya anggota kepolisian yang merangkap jabatan di perusahaan BUMN dan instansi pemerintah, DPR perlu mengungkap pandangan Listyo berikut tindak lanjutnya.
"Terakhir adalah netralitas dalam pilkada, apa yang bisa polri lakukan untuk meyakinkan publik agar dipercayai sebagai institusi yang netral," pungkasnya.(OL-5)
