Sanksi di Pilkada Harus Keras

DESAKAN agar pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu menunda kembali pelaksanaan pilkada menguat. Hal itu disebabkan meningkatnya laju penambahan kasus penularan covid-19.

Klaster penyelenggara pemilu pun mulai bermunculan. Bahkan, bakal pasangan calon (bapaslon) kepala daerah turut menaikkan risiko timbulnya klaster pilkada. Sejauh ini, KPU mencatat terdapat 63 bakal calon yang positif covid-19.

Namun, Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari berpendapat agenda nasional ini sebaiknya tidak ditunda kembali. Apalagi Pilkada 2020 sudah berjalan hingga tahapan pendaftaran bakal calon. Qodari lebih setuju dengan usul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

“Setuju dengan Mas Ganjar, lanjut- kan pilkada dan kampanye virtual saja. Tapi untuk kampanye virtual saja dan menghapus rapat umum, pertandingan olahraga, pentas seni, dan lain-lain harus ubah Undang-Undang Pilkada,” tuturnya, kemarin.

Menurut Qodari, agar cepat dan dapat menjadi landasan di perhelatan pilkada kali ini, pemerintah bisa kembali menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). “Karena waktu pendek, Presiden keluarkan perppu,” tegasnya.

Qodari juga menyoroti masalah ketaatan protokol kesehatan yang kerap masih diabaikan banyak kalangan. Karena itu, perppu perlu membunyikan sanksi bagi pihak yang melanggar protokol.

“Juga atur pasal tentang sanksi yang jelas, tegas, keras dan di muka. Jangan setelah pilkada selesai,” cetusnya.

Jika kampanye via daring terhambat oleh infrastruktur telekomunikasi, pemerintah harus segera mengatasinya. “Juga lebih aman dan mudah pertemuan umum dilarang saja. Kalaupun ada pertemuan, dibatasi metode door to door campaign saja. Maksimal lima orang seperti aturan PSBB,” ungkapnya.

Seluruh aturan itu memang tidak ideal, tapi pilkada ini berlangsung dalam kondisi darurat. “Daripada risiko ledakan kasus covid-19, lebih baik komunikasi pesan kampanye dibatasi jalurnya. Bila terjadi ledakan kasus covid-19 di Desember 2020, bukan hanya makan korban jiwa, melainkan juga kepanikan massal dan boleh jadi chaos,” pungkasnya.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan penundaan kembali pilkada akan menciptakan ketidakpastian yang baru. Lebih baik memastikan penerapan disiplin total mematuhi protokol kesehatan.

Hasto menyatakan DPP PDIP telah menegur pengurus provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat ranting yang diduga melanggar protokol.

Paling vokal

DPR RI mendorong seluruh pihak, khususnya para bakal calon, untuk menjadi pihak paling vokal menyuarakan protokol kesehatan. Pilkada juga tidak boleh mengorbankan kesehatan masyarakat.

“Komisi II mengapresiasi deklarasi protokol kesehatan yang dilakukan bapaslon di daerah mana pun. Pasalnya, kesadaran terhadap protokol ini harus dimiliki seluruh pihak, terutama peserta pilkada,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa, kemarin.

Wakil rakyat asal Fraksi NasDem itu menegaskan Komisi II akan terus mengawal penerapan protokol kesehatan pada seluruh tahapan pilkada, termasuk dengan blusukan memantau langsung pelaksanaan pilkada.

Di sisi lain, Bareskrim Polri menggandeng Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengevaluasi komprehensif penyelenggaraan pilkada. Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono memastikan pihaknya berpedoman pada kajian indeks potensi kerawanan (IPK) pilkada serentak 2020. (Ykb/P-2)