Yasonna Digugat Karena Bebaskan Napi, DPR: Wajar, Warga Dirugikan

ANGGOTA Komisi III DPR, Sarifuddin Suding, mengatakan gugatan koalisi masyarakat sipil terhadap Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, harus dihormati. Gugatan tersebut dilakukan aktivis-aktivis hukum atas kebijakan asimilasi narapidana yang dikekuarkan Yasonna.

"Saya menghargai langkah hukum yang dilakukan beberapa LSM, yakni mangajukan gugatan atas kebijakan asimilasi kepada para narapidana," ujar Suding.

Ia mengatakan menghargai upaya hukum itu. Khususnya karena telah terbukti kebijakan tersebut telah menimbulkan keresahan karena para napi yang bebas melakukan tindak pidana ditengah masyarakat.

Suding juga mengatakan bahwa kebijakan asimilasi tersebut sejak awal sudah tak berdasar. Tak ada seleksi ketat pada napi yang dibebaskan dan cenderung transaksional.

"Kebijakan ini dari awal saya lihat tidak didasarkan pertimbangan dan seleksi ketat terhadap para narapidana akan tetapi lebih cendrung karena transaksional," ujarnya.

Kebijakan juga dibuat gegabah tanpa memikirkan dampak sosial yang mungkin terjadi. Khususnya disaat situasi ekonomi dan lapangan pekerjaan yang sangat sulit karena dampak wabah covid-19.

"Karenanya gugatan tersebut patut dihargai dan dihotmati sebagai hak warga mesyarakat manakala merasa dirugikan dari kebijakan tersebut," ujarnya.

Seperti diketahui, sejumlah aktivis hukum yang tergabung kelompok masyarakat sipil menggugat kebijakan pelepasan narapidana melalui program asimilasi dan integrasi yang dilakukan Yasonna Laoly ke Pengadilan Negeri Surakarta.

Gugatan didaftarkan oleh Yayasan Mega Bintang Indonesia 1997, Perkumpulan Masyarakat Anti Ketidakadilan Independen, dan juga Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia. Mereka menyebut bahwa kebijakan tersebut telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat saat pandemi covid-19 saat ini.(OL-4)