Koalisi Jokowi Siapkan Paket Pimpinan MPR

PARTAI Gerindra siap-siap gigit jari untuk mendapatkan kursi Ketua MPR RI periode 2019-2024. Pasalnya, Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang mengusung capres dan cawapres terpilih, Joko Widodo-Ma’ruf Amin, masih satu suara untuk mengajukan paket pimpinan MPR.

Ketua DPP NasDem Bidang Komu­nikasi dan Informasi Publik, Willy Aditya, menegaskan komposisi pim­­pinan MPR tidak berhubungan dengan pertemuan Jokowi-Prabowo. Kedua hal itu merupakan dua hal yang berbeda.

“Koalisi Indonesia Kerja solid satu suara untuk mengajukan paket pimpinan MPR. Langkah ini mengingat strategisnya fungsi MPR dalam menjalankan empat pilar kebangsaan, mengingat agenda lima tahun ke de­­pan akan melakukan restorasi ideo­logi,” kata Willy saat dihubungi kemarin.

Saat ditanyakan apakah partai be­­sutan Prabowo Subianto sudah ber­­komunikasi terkait pengajuan nama untuk paket pimpinan MPR, Willy menjelaskan belum ada komunikasi itu.

Sejauh ini komunikasi yang terjalin baru dalam koalisi. “Paketnya semua anggota koalisi, belum ada tambahan untuk posisi yang di luar (koalisi),” terang Willy.

Karena itu, Willy mengemukakan, jika memang berminat untuk pimpinan MPR, Gerindra sebaiknya mem­buat paket pimpinan MPR sendiri. Willy memandang, dengan adanya opsi lain dari paket pimpinan MPR, itu tentu akan melahirkan de­­mokrasi yang sehat dan bukan dari transaksi dagang sapi untuk bagi-bagi posisi.

Berdasarkan Pasal 427 C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), pimpinan MPR dipilih dalam sistem paket.

Baca juga: KIK Satu Suara Soal Paket Pimpinan MPR

Fraksi-fraksi partai politik di Se­nayan berkompromi menentukan siapa yang akan diusung menjadi calon ketua dan empat pimpinan. Sistem paket ini terdiri atas empat perwakilan DPR, satu DPD. Setelah itu, seluruh anggota MPR menggelar sidang untuk menentukan paket mana yang dipilih sebagai pimpinan.

Tidak mudah
Wakil Ketua Partai Gerindra, A­rief Poyuono, mengaku tak menam­pik pihaknya menginginkan kursi ketua.­ Meski demikian, ia mengaku niat itu tidak akan mudah lantaran harus melalui persetujuan dari se­­mua pihak. “Ya, ketua MPR jelas kita mau ambil, tapi bergantung pada persetujuan anggota DPD dan DPR,” kata Arief, kemarin.

Sejauh ini partai yang berambisi merebut posisi ketua MPR ialah Golkar, PKB, dan Gerindra.

Baca juga: Gerindra Buka Peluang Gabung KIK

Ketua DPP Golkar Ace Hasan Sya­d­zily mengatakan, dalam waktu de­kat akan ada titik temu dari dis­­kusi yang dilakukan Golkar dengan partai-partai lain soal paket pimpinan MPR. “Sampai saat ini paket pimpinan MPR masih sangat dinamis,” ujarnya.

Mengenai pertemuan antara Jo­­kowi dan Prabowo yang diduga banyak pihak akan menentukan paket pimpinan MPR, Ace mengatakan tak dapat berkomentar banyak. Ia menegaskan bahwa rekonsiliasi keduanya tidak bisa begitu saja diartikan sebagai kegiatan berbagi kursi pimpinan atau kekuasaan.

 “Rekonsiliasi tidak sekadar bagi-bagi kursi,” ujar Ace, kemarin. Ia mengatakan masih banyak waktu bagi partai-partai untuk membahas paket pimpinan MPR karena ma­sa jabatan DPR dan MPR pariode 2014-2019 akan berakhir pada 30 September mendatang.

Partai koalisi pendukung Jokowi-Amin menguasai 60% suara di parlemen, yakni PDIP, Golkar, PKB, Partai NasDem, dan PPP. Sisanya ialah partai koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yakni Partai Gerindra, PAN, dan PKS. Sementara  itu, Partai Demokrat masih memosisikan diri sebagai partai penengah di antara dua bandul kekuatan politik tersebut. (Faj/Pro/X-4)